Jokowi: Barang Penyelundupan Harus Stop

KAPUAS HULU, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan agar tidak ada lagi tempat bagi penyelundupan, khususnya di wilayah perbatasan negara.

"Yang namanya barang penyeludupan semuanya harus stop, tidak ada lagi, semuanya harus resmi. Jadi jelas berapa pemasukan untuk negara, rakyat bisa menikmati dari hasil perdagangan tadi," ujar Jokowi dalam peresmian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Nada di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Kamis (16/3/2017).

Jokowi menambahkan, dengan diresmikannya PLBN, bukan berarti tugas sudah selesai. "Sekarang menjadi tugas kita untuk membangkitkan kegiatan ekonomi di wilayah-wilayah daerah perbatasan. Ekspor impornya harus diintegrasikan dengan pos lintas ini," tuturnya.

Sebelumnya Jokowi juga menyebutkan, saat ini di Provinsi Kalimantan Barat terdapat tiga PLBN, yakni PLBN Entikong, PLBN Nanga Badau, dan PLBN Aruk.

"Semuanya sudah kita bangun total. Pos lintas batas kita, sekarang membanggakan kita semuanya dan tidak kalah dengan yang di sebelah," ungkapnya.

Untuk PLBN Nanga Badau, Presiden berpesan agar segera dibangun pasar modern sehingga rakyat dapat menikmati fasilitas umum yang ada di kawasan PLBN tersebut.

"Bukan hanya kantornya, pos lintas batas negaranya, tapi juga pasarnya harus ada. Dan tadi saya dibisiki Pak Menteri (PU dan Permahan Rakyat) tahun ini dimulai, tahun depan selesai, sehingga ada kegiatan ekonomi yang bisa dipakai oleh masyarakat," paparnya.

Sistem pengelolaan kawasan perbatasan yang terintegrasi juga harus segera dijalankan, sehingga kawasan di sekitar PLBN dapat dikembangkan menjadi pusat-pusat ekonomi yang baru.

"Zona pendukung juga harus dikembangkan," katanya.

Seusai meresmikan PLBN Nanga Badau, Presiden menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Indonesia Sehar (KIS) di Kantor Kecamatan Badau.

Adapun jumlah penerima KIP yang berasal dari Kecamatan Badau sebanyak 237 siswa yang terdiro dari 112 siswa SD, 61 siswa SMP dan 64 siswa SMA.

Sedangkan PMT di Kabupaten Kapuas Hulu diserahkan kepada Ibu hamil sebanyak 50 orang, siswa sekolah 450 orang dan ibu yang memiliki balita sebanyak 100 orang.

KIS diserahkan kepada 150 orang dan total penerima PKH adalah 502 orang. Penerima PKH berasal dari tiga kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu, yakni 150 penerima dari Kecamatan Badau, 181 berasal dari Kecamatan Empangau dan 171 berasal dari Kecamatan Batang Lupar.