Sejumlah Kades Ditangkap Tim Saber Pungli, Ganjar Lapor Jokowi

SOLO, KOMPAS.com - Sejumlah kepala desa di Jawa Tengah ditangkap tim saber pungli terkait kepengurusan sertifikat program nasional (prona) pertanahan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ikut resah, hingga melaporkan kejadian itu kepada Presiden Joko Widodo.

"Saya lapor Presiden, di Jateng kades pada ditangkap tim saber pungli, karena memungut biaya untuk prona sertifikat. Angkanya memang tidak banyak, tapi dilaporkan masyarakat pemohon bahwa itu pungli," kata Ganjar, di sela kunjungan kerja di Solo, Rabu (1/3/2017).

Laporan pungli dari warga secara administratif kategori pungli. Namun demikian, sejumlah kades membela diri bahwa uang yang dipungut untuk membeli patok, serta pembuatan sertifikat.

"Kades-kades datang ramai bawa rombongan banyak. Mereka tanya gimana caranya. Lalu Saya tanya pungli bener atau enggak? Itu ongkos memang benar ada buat beli patok, sertifikat dst," ujar dia.

Sejumlah kades, lanjut politisi 48 tahun ini, ikut resah rekan mereka ditangkap saber pungli dalam proses sertifikat prona. Mereka mengancam akan boikot tidak mengurus sertifikat prona tanah juga masih ditangkap dalam membantu kepengurusan.

"Target Presiden dalam prona ini kan 5 juta sertifikat, kades mau boikot," ujarnya.

Atas hal itulah, Ganjar wadul ke Jokowi untuk mencarikan solusinya. Dia pun minta agar ada aturan yang jelas terkait pungutan dalam sertifikat prona tanah.

Ganjar pun usul ada tarif pungutan secara jelas jika warga hendak menyertifikatkan tanahnya. Hal itu bisa dituangkan ke dalam peraturan desa.

"Dalam hal masyarakat mendelegasikan mengurus akan dikenakan charge materai, patok dikasih indeks berapa tarifnya. Angka itu jadi aturan, ditetapkan jadi peraturan desa. Kasih angka maksimum berapa," ujarnya.

"Ini saat transisi, sehingga aturan perlu terobosan. Saya kasihan pada kades, saya kirim surat pada tim saber pungli dan kirim pada kades agar tak pungli. Cara itu lumayan berhasil sejauh ini," katanya.