Soal Freeport, PP Muhammadiyah Dukung Jokowi

AMBON,KOMPAS.com - Langkah Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk mengubah kontrak kerja PT Freeport menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), medapat dukungan penuh dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, kebjakan yang diambil oleh pemerintah itu sudah sangat tepat demi menegakkan kedaulatan bangsa dan negara.

“Pemerintah dalam hal ini tentu sudah mengambil posisi yang tepat dan Muhammadiyah sangat mengapresiasi langkah pemerintah ini,” kata Haedar kepada waratwan usai pembukaan sidang Tanwir Muhammadiyah di Ambon, Jumat (24/2/2017).

Dia mengatakan, kebijakan pemerintah terkait masalah Freeport itu tentu dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara.

“Saya yakin Freeport bagian dari ikhtiar pemerintah untuk secara bertahap menegakkan kedaulatan Indonesia jadi kedepan harus ada renegeosiasi yang menguntungkan kedua belah pihak jangan nanti malah sepihak saja,” ucapnya.

Haedar meyebutkan, kebijakan pemerintah merupakan keputusan untuk melindungi kepentingan bangsa dan megara dibidang sumber daya alam.

“Saya yakin seluruh rakyat indonesia sangat mendukung kebijakan pemerintah ini dan akan selalu ada di belakang pemerintah,” katanya.