Kepada KPK, Ridwan Kamil Minta Tim Saber Pungli Dibuat Jadi Permanen

KOMPAS.com — Wali Kota Bandung Ridwan Kamil meminta agar tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) ditetapkan sebagai instrumen pemerintah daerah yang permanen dalam rangka memberantas korupsi.

Hal itu disampaikan Ridwan usai bertemu dengan tim Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pendopo Kota Bandung, Jalan Dalemkaum, Kamis (9/2/2017).

"Jadi, KPK yang datang adalah KPK dari Deputi Pencegahan. Intinya sedang meng-update perkembangan pencegahan (korupsi) di Kota Bandung. Saya sampaikan dengan Saber Pungli ini saya minta ke KPK diaktifkan permanen saja. Jadi, pimpinan daerah punya instrumen penegakan hukum yang seperti aparat," ujar pria yang kerap disapa Emil itu.

Dia mengatakan, keberadaan tim Saber Pungli sangat penting di tengah minimnya instrumen penegakan hukum di tatanan pemerintah daerah.

"Makanya, saya sampaikan saya senang ada tim Saber Pungli. Ada laporan, terus gimana (Pemkot Bandung) enggak punya detektif, yang ada hanya memeriksa setelah kejadian dugaan pelanggaran itu berlangsung, jadi sanksinya hanya administrasi, enggak bisa pidana," tutur Emil.

Emil juga membeberkan hasil pertemuan lain dengan KPK, salah satunya soal apresiasi dari KPK terkait pengelolaan sistem Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bandung. KPK, kata Emil, menilai Bandung paling konsisten dalam penegakan aturan kepegawaian.

"Intinya kita diapresiasi karena sebagian besar misi dan visi KPK untuk penyelenggaraan pemerintah daerah itu di Bandung sudah direspons. Salah satu yang diapresiasi adalah mengenai pengelolaan ASN," ucapnya.

"Kami adalah kota satu-satunya menurut KPK yang konsisten dalam taat aturan dalam pengelolaan aturan ASN. Ada lelang jabatan dan lain-lain itu pemberhentian, pemecatan itu menurut KPK tidak banyak terjadi di Indonesia, hanya di Bandung yang paling konsisten. Saya juga enggak ada kepentingan, jadi memberikan sepenuhnya kepada sistem," tutur Emil.