Cegah Anak Putus Sekolah, Kades Ini Bangun SMK dengan Berutang Ratusan Juta Rupiah

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Kepala Desa Mandalamekar, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, Yana Noviadi, tiga tahun lalu nekat berutang ke beberapa toko bahan bangunan untuk membangun sarana pendidikan tingkat atas yaitu SMK Karya Putra Manggala.

Langkahnya ini untuk mencegah anak putus sekolah di wilayahnya yang terpencil dan jauh dari sarana pendidikan di perkotaan.

"Saya bertekad supaya anak di wilayah kami tidak putus sekolah dan ikut menuntaskan wajib belajar 12 tahun versi pemerintah. Saya nekat mendirikan sekolah tingkat atas dengan cara berutang totalnya sekitar Rp 750 juta," kata Yana kepada wartawan, Rabu (8/2/2017).

Dia mengatakan, sebelumnya dari jumlah 100 orang lulusan SMP Negeri 2 Jatiwaras tidak lebih dari 30 orang saja yang mampu melanjutkan sekolahnya ke tingkat SMA. Itupun banyak di antaranya yang malah gagal kemudian kembali ke kampungnya tidak lagi melanjutkan sekolah.

Selain tidak adanya biaya, mental anak-anak yang datang sekolah ke kota dihadapkan pada pergaulan yang berbeda dengan di desa.

"Dari keprihatinan itulah yang kemudian membuatnya semakin yakin jika harus ada lembaga pendidikan di daerah saya, anak-anak disini keluar SMP tidak lantas kemudian menjadi pengangguran sementara masa depannya masih sangat panjang," ucap dia.

"Maka kemudian saya bersama seluruh keluarga akhirnya membicarakan keinginan untuk mendirikan SMK yang dirubah dari awalnya ingin SMK Pertanian, namun yang berdiri saat ini SMK Teknik Informatika Komputer," tambah Yana.

Ia bercerita, proses pendirian sekolah itu melewati perjalanan dan perjuangan yang sangat berat.

Bersama seluruh saudaranya, Yana nekat patungan mengumpulkan dana untuk mendirikan sekolah tersebut. Warga pun mendukung rencana pendirian SMK itu.

Salah seorang pengusaha bahan bangunan di daerahnya pun merelakan dagangannya diutangkan demi kepentingan pembangunan sekolah. Demikian juga lahan tanah warga seluas kurang lebih setengah hektar dibelinya.

Kendala lainnya, saat itu Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya ternyata sulit mengeluarkan rekomendasi pendirian sekolah. Bahkan Polres Tasikmalaya juga pernah datang ke Desa Mandalamekar karena mendapatkan laporan ada penjualan tanah desa oleh kepala desa.

"Banyak sekali kendalanya memang, tetapi saya dan warga terus berupaya agar sekolah ini bisa berdiri. Sampai izin operasional akhirnya dikeluarkan, lucu memang banyak isu dan informasi menyesatkan sebelumnya kepada saya namun semuanya tidak terbukti dan masyarakat di sini yang tahu semuanya mendukung saya sepenuhnya," kata Yana.

Siswa-siswi yang masuk ke sekolahnya memang anak-anak dari keluarga kurang mampu yang tidak memiliki biaya untuk masuk sekolah. Lalu juga harus memikirkan staf pengajarnya dengan mata pelajaran yang harus diterapkan.

"Makanya sampai saat ini saya masih memiliki utang sebesar Rp 350 juta dari pendirian sekolah ini, itu terus saya cicil kepada toko bangunan dan pihak lainnya," sebut dia.