Tak Ada Anggaran, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Belum Difungsikan

PANGKAL PINANG, KOMPAS.com - Rumah tahanan anak yang kini dinamakan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, belum bisa digunakan karena belum memiliki anggaran operasional.

Sejumlah fasilitas yang telah dibangun masih dalam kondisi kosong tanpa penghuni.

“Kami masih menunggu Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA). Nanti petugasnya juga harus ditambah, baru bisa jalan,” kata Kepala LPKA Pangkal Pinang, Suyatno, kepada Kompas.com, Selasa (7/2/2017).

Sejak pembangunan rampung akhir tahun 2016 lalu, belum diketahui kapan LPKA akan difungsikan.

Selain masih menunggu dana operasional, LPKA juga membutuhkan tambahan petugas dari saat ini sebanyak 14 orang menjadi sekitar 50 orang.

Operasional LPKA dinilai mendesak karena banyaknya kasus yang melibatkan anak. Selain itu, proses hukum yang terjadi selama ini masih disamakan dengan orang dewasa, sehingga dinilai tidak efektif.

LPKA berdiri di lahan yang sekaligus berfungsi sebagai kompleks bangunan tempat penyimpanan benda sitaan negara.

Menurut Suyatno, kondisi ini dijalani karena terbatasnya anggaran dan tuntutan untuk pengadaan LPKA dalam waktu dekat.

“LPKA diproyeksikan mampu menampung sebanyak 50 anak yang kasus hukumnya telah berstatus inkrah (tetap) dari pengadilan,” jelasnya.

Berbeda dengan ruang tahanan pada umumnya, di LPKA ruang demi ruang dicat warna-warni dengan didukung sejumlah fasilitas ruang terbuka untuk program pembinaan.

Setelah difungsikan, LPKA diharapkan mampu mengurangi beban lembaga pemasyarakatan, sekaligus sebagai wahana pembinaan dan pembekalan keterampilan bagi anak selama menjalani masa hukuman.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kepulauan Bangka Belitung, Sapta Qodria, berharap, operasional LPKA disinergikan dengan program pembangunan pemerintah daerah. Keterbatasan anggaran bisa ditutupi melalui kerja sama dana sosial perusahaan.

“Kami juga siap untuk menyiapkan instruktur dalam pelatihan,” ujarnya.