Pencemaran Laut Timor, Warga NTT Minta Fadli Zon Segera Surati Australia

KUPANG, KOMPAS.com - Ketua Tim Advokasi Masyarakat Korban Montara Ferdi Tanoni mengatakan, ribuan warga yang menjadi korban akibat petaka tumpahan minyak Montara 2009 meminta Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon untuk segera mengirim surat peringatan kepada Pemerintah Federal Australia agar bertanggung jawab atas musibah tumpahan minyak akibat meledaknya anjungan minyak Montara di Laut Timor pada 2009.

Desakan warga NTT itu disampaikan setelah membaca penyataan Wakil Ketua DPR Fadli Zon di sejumlah media, usai menghadiri acara pelantikan badan pengurus pusat organisasi Untas di Hotel Ima Kupang, Selasa (31/1/2017) lalu.

Baca: Fadli Zon: Pemerintah Pusat Harusnya Peka soal Pencemaran Laut Timor

"Tumpahan minyak Montara telah mengorbankan lebih dari 100.000 masyarakat pesisir Nusa Tenggara Timur yang perlu segera diselesaikan. Karena itu, mewakili masyarakat yang menjadi korban, kami minta DPR segera melayangkan surat peringatan kepada pemerintah federal (Australia) untuk meminta pertanggungjawabannya," ujar Ferdi kepada Kompas.com, Selasa (7/2/2017).

Selain Fadli Zon, warga NTT juga meminta Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis yang telah mengumpulkan tanda tangan aspirasi dari anggota DPR lintas komisi dan lintas fraksi sejak Bulan November 2016 lalu, untuk juga segera bersikap dengan bersama Fadli mengirim surat itu.

Ferdi memberi apresiasi terhadap lembaga DPR RI, yang pada akhirnya mau mendengar teriakan rakyat korban Montara yang telah menanggung penderitaan lebih tujuh tahun lamanya ini.

"Kami sudah tidak sendirian lagi dalam memperjuangkan kebenaran ini demi sebuah keadilan. Kan sudah ada DPR yang mendukung kami," ucapnya.

Ferdi mengaku, pada saat 2 Desember 2016 lalu, dirinya didampingi pejabat yang mewakili Gubernur NTT, Kepala BLHD NTT Benyamin Lola mengadakan pertemuan resmi di Jakarta dengan Duta Besar Australia Paul Grigson.

Saat bertemu dengan Dubes Australia, Ferdi menyampaikan secara resmi tuntutan dan permintaan masyarakat korban Montara.

Dia menyampaikan antara lain surat-surat dan dokumen-dokumen termasuk surat-surat yang ditujukan kepada rakyat korban Montara yang di antaranya dari Kementerian Luar Negeri Australia atas nama Menteri Luar Negerinya, Menteri Perindustrian Australia Ian Ferguson dan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop atas nama Perdana Menteri Australia.

Ferdi menyebut, dalam surat-surat tersebut, dijelaskan bahwa pemerintah Indonesia belum pernah meminta bantuan Pemerintah Australia untuk terlibat dalam memonitoring dan atau membantu masyarakat korban di NTT yang terdampak oleh polusi tumpahan minyak Montara.

"Kepada Duta Besar Australia, saya sampaikan bahwa setelah Pemerintah RI melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Perhubungan mengirimkan surat sebagaimana yang diminta, Pemerintah Australia malah tidak memberikan tanggapan sama sekali bahkan menghindarinya," kata Tanoni.

"Untuk itu, saya meminta agar Pemerintah Federal Australia berlaku benar, jujur dan konsisten dengan janji dan pernyataannya disampaikan kepada masyarakat korban," tambahnya.

Atas permintaan tersebut Paul Grigson menyatakan bahwa dia akan memberikan jawaban dalam waktu satu minggu setelah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri Australia. Namun sebut dia, hingga dua bulan ini pihaknya belum mendapat jawaban.

“Sehubungan dengan itu, saya mendesak DPR RI agar segera menyurati Pemerintah Federal Australia dengan memberikan waktu 30 hari dan selambat-lambatnya 60 hari untuk merealisasi pernyataannya di dalam surat mereka kepada rakyat korban,” ujar dia.