Kampung Peunayong, Keberagaman dan Kerukunan ala Aceh

KOMPAS - Di kedai kopi di depan Masjid Babul Zamzam, Kampung Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, Aceh, Kho Khie Siong (53), Manto Sitorus (43), dan Aduen (40) asyik menyeruput kopi sambil berdiskusi sejumlah topik.

Mereka membahas biaya membuat kandang ayam hingga pemilihan kepala daerah. Meski mereka bertiga berbeda etnis dan agama, itu tak membuat persahabatan Kho Khie Siong yang biasa disapa Aky dengan rekan-rekannya yang berbeda agama dan etnis luntur.

Aky adalah warga Banda Aceh keturunan Tionghoa, beragama Buddha, sekaligus Ketua Yayasan Hakka Aceh, lembaga perkumpulan warga Tionghoa keturunan Hakka di Aceh.

Sahabatnya, Manto Sitorus, adalah warga Banda Aceh keturunan Tapanuli, Sumatera Utara, yang bekerja sebagai penarik becak dan pemeluk Kristen. Adapun Aduen warga asli Banda Aceh, pedagang dan pemeluk agama Islam.

Menariknya, meski dari segi etnis dan agama berbeda, ternyata mereka telah menjalin persahabatan selama 23 tahun. "Hampir setiap minggu kami bertemu di warung kopi yang sama," ujar Aky.

Natural

Persahabatan itu terjalin secara natural. Di warung mi ayam di pinggiran jalan Kampung Peunayong terjadi perbincangan akrab antara Achin atau Nie Tjen (49) dan Mahdi (45). Hubungan itu terjalin sejak keluarga Achin membuka warung mi ayam pada 1982. Mahdi dan keluarganya sering menyantap mi ayam di sana.

Nuansa keberagaman begitu kental. Peunayong-kampung di pusat Banda Aceh-meski kawasan pecinan, tempat ini tidak menjadi hunian eksklusif etnis Tionghoa. Tidak sedikit warga asli Aceh tinggal di sana.

Bahkan, masjid, wihara, dan gereja berdiri saling berdekatan. "Perbedaan itu kenyataan, yang penting bisa saling menghormati," kata Iwan (45), warga asli Banda Aceh, yang sedang membeli tahu buatan warga keturunan.

Bukan baru-baru ini Peunayong menjadi tempat membaur antara penduduk keturunan Tionghoa, warga keturunan luar Aceh, dan warga asli Aceh. Tokoh Tionghoa sekaligus Ketua Yayasan Wihara Dharma Bakti, Banda Aceh, Yuswar atau Yong Yin Sin (66), mengatakan, harmonisasi kehidupan di sini sudah terajut lama.

Pada abad ke-16, Kerajaan Aceh Darussalam yang diperintah Sultan Iskandar Muda (1607-1636) membuat perkampungan sejumlah bangsa asing, termasuk kampung Tionghoa. Pendatang asal Tiongkok dikenal ulet berdagang. Perkampungannya pun cepat menjadi pusat niaga yang ramai.

Karena kondusif, perkampungan itu tak hanya dihuni warga Tionghoa, tetapi juga warga lain, termasuk asli Aceh. Perkampungan itu diperkirakan adalah Peunayong saat ini.

Hingga kini, menurut Yuswar, hampir tidak ada konflik antara warga Tionghoa dan warga setempat. "Pada 1966 memang sempat ada pengusiran warga Tionghoa di Aceh, tetapi itu dipicu gejolak politik nasional," ujarnya.

Dosen antropologi Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Teuku Kemal Fasya, menuturkan, harmonisasi itu terwujud karena warga Tionghoa di Aceh (sekitar 7.500 orang) pintar membawa diri. Mereka tidak agresif atau menonjolkan diri dalam bergaul dan menjalankan ritual agama.

Bahkan, sekalipun Pemerintah Aceh tidak memaksa warga non-Muslim mengikuti syariat Islam, warga keturunan tetap berpakaian menutup aurat. "Orang Aceh sangat terbuka dengan pendatang. Namun, sikap mereka akan keras jika pendatang itu agresif," ucapnya.

Di sisi lain, Fasya melanjutkan, terjalin hubungan simbiosis mutualisme (saling menguntungkan) antara warga keturunan dan Aceh tulen. Warga keturunan mendominasi perniagaan, sedangkan warga Aceh menjadi konsumen dan bekerja pada usaha-usaha mereka.

Agar harmonisasi kehidupan antara warga Tionghoa dan asli Aceh terjaga, komunitas warga Tionghoa melalui Yayasan Hakka Aceh mendeklarasikan Kampung Peunayong sebagai "Kampung Keberagaman" pertama di Aceh. Kampung itu dideklarasikan pada 2015, bertepatan dengan perayaan Imlek 2566.

Aky mengutarakan, keberadaan Kampung Keberagaman itu diharapkan menjadi pengingat bahwa perbedaan merupakan hakikat hidup di Aceh dan Indonesia. "Kampung ini pun diharapkan menjadi contoh untuk daerah lain," ujarnya.

Lewat deklarasi itu, komunitas warga Tionghoa di sana rutin melaksanakan kegiatan seni asli Tionghoa yang dipadu dengan seni asli Aceh. Hal itu tampak dari atraksi barongsai yang dimainkan bersama seudati, tari tradisional Aceh.

Pelaksana Tugas Wali Kota Banda Aceh Hasanuddin Ishak menyampaikan, stabilitas keamanan merupakan bagian penting untuk membangun daerah, salah satunya menjaga kerukunan antarpenduduk yang berbeda etnis, suku, dan agama.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 27 Januari 2017, di halaman 1 dengan judul "Keberagaman dan Kerukunan ala Aceh".