Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menolak Dimutasi, Kepala Dinas Ini Tetap Datang ke Kantornya

Kompas.com - 26/01/2017, 16:47 WIB
Rahmat Rahman Patty

Penulis

AMBON,KOMPAS.com - Tidak terima jabatannya dicopot, Fransiane Puttileihalat tetap berkantor di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku, sebagai kepala dinas.

Padahal adik kandung mantan Bupati SBB, Jacobus Puttileihalat ini, telah ganti oleh Hany Hehanussa saat perombakan birokrasi sebulan lebih yang lalu.  Fransiane sendiri digeser menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga.

Akibat kondisi itu proses birokrasi dan pelayanan publik di dinas tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Dia (Fransiane) masih mengangap diri sebagai Kepala Dinas dan tetap berkantor di Dinas pendidikan, padahal dia sudah digantikan oleh Ibu Hanny Hehanussa,” kata Sekretaris Fraksi PDIP Perjuangan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, Andi Koly saat dihubungi Kompas.com dari Ambon, Kamis (26/1/2017) sore.

”Ini karena persoalan dia tidak rela saja,” tambah dia.

Andi menyebutkan, setelah penetapan perda kelembagaan maka semua SKPD dinyatakan demisioner, dan dilakukan pelantikan SKPD yang baru oleh pejabat bupati, Ujir Halid.

Dia juga mempertanyakan beredarnya ribuan SK Honorer di wilayah tersebut yang ditandatangani Fransiane. Menurut dia, SK honorer yang beredar di sejumlah kecamatan itu bersifat illegal karena tanpa sepengetahuan bupati.

“Saya juga tahu soal informasi itu, di Kecamatan Taniwel juga beredar SK tersebut. Saya menilai kebijakan ini menyalahi aturan dan sangat politis sekali,” katanya.

Menanggapi masalah tersebut, Gubernur Maluku Said Assagaff menegaskan bahwa apa yang dilakukan Fransiane adalah sebuah kesalahan yang tidak bisa ditolerir.

“Ini telah menyalahi aturan,tidak bisa seperti tu,” ucap Said.

Dia mengungkapkan, penanganan masalah itu merupakan kewenangan dari bupati setempat. Menurut dia, jika masalah itu berdampak serius dan bupati tidak bisa menyelesaikannya barulah pemerintah provinsi Maluku mengambil sikap.

“Kami minta secepatnya diselesaikan. Nanti tanya di bupati kalau tidak sanggup baru serahkan ke saya,”sebutnya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com