Cegah Bentrok Antar-pendukung, Aceh Timur Tiadakan Debat Kandidat

ACEH TIMUR, KOMPAS.com - Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Aceh Timur sepakat meniadakan debat kandidat dalam pemilihan kepala daerah di kabupaten itu.

Kepastian itu diperoleh setelah Muspida menggelar rapat di aula Mapolres Aceh Timur, Selasa (24/1/2017) sore.

Keputusan itu diambil setelah melihat kejadian sebelumnya, yakni kerap terjadi bentrok antar-pendukung pasangan calon bupati di kabupaten itu.

Awalnya, Ketua Panwaslih Aceh Timur, Zainal Abidin bersikukuh harus digelar debat kandidat. Karena, menurutnya, debat kandidat merupakan tahapan pilkada.

Sementara itu, Kapolres Aceh Timur AKBP Rudi Purwiyanto menyebutkan, debat kandidat bukan tahapan pilkada.

“Berkaca pada tahapan sebelumnya, lebih baik tidak ada debat kandidat. Dikhawatirkan terjadi gesekan antar pasangan calon,” kata Kapolres.

Dia menyebutkan, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 12 tahun 2016 menyebutkan debat kandidat merupakan bagian dari kampanye.

“Untuk itu kalau membaca undang-undang atau peraturan jangan separuh-separuh, harus dibaca secara utuh, karena kalau dibaca hanya sepenggal bisa membuat masyarakat marah,” sebutnya.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Idi, Khairul menyebutkan, PKPU itu dimaknai kampanye. Artinya debat kandidat bagian dari kampanye dan bisa dipilih salah satu metode kampanye.

“Komisi Independen Pemilihan (KIP) bisa saja meniadakan debat kandidat, sedangkan bagi pasangan calon tidak akan dikenakan sanksi karena tidak terselenggaranya debat tersebut,” ujar Khairul.

Setelah itu, disepakati tidak akan digelar debat kandidat untuk pasangan calon bupati kabupaten itu.

Perwakilan tim sukses pasangan nomor urut satu Ridwan Abubakar – Abdul Rani, serta tim sukses pasangan nomor urut dua, Hasballah HM Thaib dan Syahrul Syamaun juga menyetujui tidak adanya debat kandidat.

Dengan begitu, Aceh Timur menjadi satu-satunya kabupaten di Aceh yang tidak menyelenggarakan debat kandidat dalam pilkada serentak 15 Februari 2017.