Produsen Ikan Asin Diminta Mulai Tinggalkan Bahan Pengawet

SEMARANG, KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta kalangan produsen ikan asin di sepanjang wilayah di Jateng untuk mulai meninggalkan bahan pengawet atau formalin.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lalu M Syafriadi mengatakan, praktek tersebut masih digunakan sebagian produsen ikan asing sehingga akan berbahaya jika sampai saat ini produsen masih menggunakan bahan tersebut.

“Saya mohon, proses pengeringan tidak perlu pakai formalin. Nanti kalau undang-undang pangan disahkan, produsen bisa ditangkap semua,” kata Lalu, Minggu (22/1/2017).

(Baca juga: Pemprov Jateng: Ada 21 Nelayan Jateng Ditangkap Saat Melaut)

Lalu mengatakan, ikan asin saat ini masih masuk kategori bermasalah menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Pihak BPOM masih menemukan adanya bahan pengawet dalam proses produksi ikan asin. Oleh karena itu, produsen ikan asin di Jateng diminta untuk tidak lagi menggunakan bahan itu, kemudian membuat proses pengeringan secara alamiah.

“Jadi mohon tidak gunakan formalin, karena menurut BPOM ikan asin masih mempunyai kandungan formalin,” kata dia.

“Saat ini, memang masih pembinaan, tetapi kalau nanti disahkan (UU Pangan) bisa ditangkap semua,” tambah Lalu.

Sejumlah nelayan dari Jepara sebelumnya meminta pemerintah menyediakan fasilitas pendinginan atau cold storage untuk mengawetkan ikan hasil tangkapan laut.

Menurut para nelayan, tiadanya ruang pendidingan membuat ikan cepat membusuk serta menurunkan harga jual ikan di pasaran.

“Kami dari pedagang ikan asin minta bantuan lemari es, karena pengeringan (ikan) saat ini sulit,” ujar salah satu nelayan.

“Kami rugi dengan itu. Kami mohon ada bantuan cold storage karena selama ini kami tidak bisa menyimpan ikan. Akibatnya, kualitas ikan menurun, dan menggerus keuntungan kami,” ujar salah satu nelayan asal Kedung, Jepara Sukahar. 

(Baca juga: Ikan Cepat Membusuk, Nelayan Jepara Butuh Ruang Pendingin)