Dua Tahun Tanpa Pendamping, Wali Kota Cirebon Kewalahan

CIREBON, KOMPAS — Hampir dua tahun tanpa pendamping, Wakil Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis mengaku kewalahan menjalankan roda pemerintahan di "kota wali" itu. Karena itu, pemerintah dan DPRD serta partai pengusung berkomitmen segera menentukan wakil wali kota Cirebon.

"Sebagai kepala daerah, saya sangat ingin ada wakil wali kota. Ini bukan basa-basi. Saya kewalahan, banyak yang tidak bisa saya penuhi," ujar Azis, Rabu (18/1/2017), di Cirebon.

Azis mengatakan, hal itu dalam rapat bersama DPRD Kota Cirebon dan partai pengusung pasangan Ano Sutrisno dan Nasrudin Azis. Pasangan itu menjadi wali kota dan wakil wali kota Cirebon periode 2013-2018.

Rapat membahas sejumlah surat dari Pemerintah Provinsi Jabar dan Kementerian Dalam Negeri yang berisi imbauan agar kekosongan jabatan wakil wali kota Cirebon segera diisi. Sejak Ano meninggal pada 19 Februari 2015, Azis memikul roda pemerintahan sebagai wali kota. Hingga Januari ini, kursi wakil wali kota belum terisi.

Azis menjelaskan, terlepas dari imbauan atau instruksi Pemprov Jabar dan Kemendagri, ia merasa roda pemerintahan akan ringan jika dibantu wakil wali kota. Apalagi, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Jabar bagian timur dan ditandai beroperasinya Tol Cipali, Cirebon menjadi tujuan wisata dan investasi.

Penataan kota, misalnya, terkesan tidak lancar. Proyek perbaikan jalan, drainase, dan trotoar yang dijadwalkan selesai Desember 2016 hingga kini belum rampung. Proyek bagian dari dana alokasi khusus Rp 96 miliar itu dilakukan di 53 lokasi.

Jalan rusak, misalnya, terdapat di pusat kota, yakni Jalan Cipto Mangunkusumo. Lubang jalan tersebar di jalan sepanjang 2 kilometer itu. Saat hujan, lubang jalan membahayakan pengendara karena tertutup genangan air.

Penilaian akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan Kota Cirebon pun menurun. Pada 2013, penilaian Kota Cirebon berada di atas 50 poin atau CC yang berarti cukup. Namun, jumlah itu kian melandai hingga menyentuh sekitar 40 poin atau kurang pada akhir 2015. Penilaian dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Azis berharap, jabatan wakil wali kota dapat segera terisi. Upaya untuk hal itu sudah ditempuh DPRD dengan membuat panitia pemilihan wakil wali kota. Partai pengusung Ano-Azis, yakni Partai Demokrat, PPP, dan Golkar, beberapa kali bertemu untuk menyelesaikan problem tersebut. Namun, belum ada kesepakatan.

Sebelum sampai panitia pemilihan, partai pengusung seharusnya mengusulkan nama yang disepakati. Menurut Azis, yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Kota Cirebon, pihaknya mengusulkan dua nama, Eeng Herawati dan Toto Sunanto.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Cirebon Edi Suripno, yang juga panitia pemilihan, memberikan kesempatan dua pekan kepada partai pengusung untuk mengusulkan nama wakil wali kota Cirebon. "Jika kesepakatan tetap tidak ada, diserahkan kepada gubernur jabar dan Mendagri saja," ujar Azis.

Menurut Edi, pihaknya akan mendorong pemilihan wakil wali kota tanpa mengintervensi proses di partai pengusung.

Khaerudin Imawan, pengajar komunikasi politik Universitas Swadaya Sunan Gunung Jati Cirebon, mengatakan, komunikasi politik yang tidak terbangun sehingga pemilihan wakil wali kota berlarut-larut telah merugikan masyarakat Cirebon. (iki)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 19 Januari 2017, di halaman 24 dengan judul "Wali Kota Cirebon Kewalahan".