Awasi Penyaluran Beras Sejahtera agar Tak Dipolitisasi di Pilkada

SALATIGA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meminta adanya pengawasan penyaluran beras sejahtera (rastra) untuk warga miskin, khususnya di daerah yang tengah mempersiapkan penyelenggaran pemilihan kepala daerah tahun ini.

Khofifah tidak ingin penyaluran rastra ini dipolitisasi dan diklaim sebagai bantuan dari para peserta pilkada, khususnya calon petahana.

"Jangan kemudian ada klaim, 'Ini kan dari tim ini, ini kan dari kandidat ini.' Itu yang memang harus dijaga supaya penyegeraan bantuan pangan dan subsidi pangan tetap jalan," kata Khofifah di sela-sela peluncuran layanan e-Warong KUBE-PKH Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera (KMIS) di aula kantor Kecamatan Tingkir, Salatiga, Jawa Tengah, Selasa (17/1/2017) siang.

Khofifah menyatakan bahwa ia sempat mendapatkan masukan agar menunda penyaluran bantuan ini di daerah penyelenggara pilkada, termasuk Salatiga. Ide penundaan muncul karena ada kekhawatiran bahwa penyaluran beras itu akan dipolitisasi.

Ia menegaskan bahwa penyelenggaraan pilkada tidak dapat menunda kebutuhan masyarakat yang menginginkan bantuan ini.

Selama 2016, Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan sosial senilai lebih dari Rp 28 triliun.

Sebanyak 70 persen di antaranya atau lebih dari Rp 20 triliun digunakan untuk program Beras Sejahtera (Rastra).

Dalam kunjungannya ke Salatiga, Khofifah meluncurkan layanan terintegrasi Rastra dan Program Keluarga Sejahtera (PKH) menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk wilayah Kota Salatiga, Jawa Tengah. Program ini akan memaksimalkan transaksi nontunai sejumlah bantuan sosial dari Kemensos.