Para Imigran di Kawasan Puncak Bakal Direlokasi

BOGOR, KOMPAS.com - Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor berencana merelokasi para imigran di kawasan Puncak (Megamendung-Cisarua), Bogor, Jawa Barat.

Bupati Bogor Nurhayanti menilai, keberadaan imigran di kawasan Puncak justru lebih banyak memberikan dampak negatif bagi masyarakat di sana.

Nurhayanti menjelaskan, dari hasil rapat koordinasi dengan Kantor Imigrasi, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Koordinasi Politik Hukum dan Kemananan (Kemenkopolhukam), International Organization for Migration (IOM), dan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), disepakati beberapa rekomendasi terkait rencana tersebut.

Adapun rekomendasi itu adalah melakukan pendataan ulang terhadap imigran di kawasan Puncak, melakukan sosialiasi kepada imigran dan masyarakat sekitar, melakukan pertimbangan pemulangan ke negara asal, dan pertimbangan merelokasi para imigran.

"Saya ingin kawasan Puncak tidak dijadikan daerah tujuan para imigran. Saya ingin Puncak dikembalikan ke destinasi wisata, sehingga tidak ada lagi imigran-imigran yang menetap di sana," ujar Nurhayanti di Ruang Pendopo Bupati Bogor, Kamis (12/1/2017).

Nurhayanti menambahkan, kehadiran para imigran di kawasan Puncak, khususnya dari negara Timur Tengah sudah terjadi cukup lama. Menurut dia, jumlah mereka terus meningkat dan mulai membuka peluang bisnis dan usaha.

Dia menyampaikan, selama ini tak sedikit masyarakat di kawasan Puncak mengeluhkan keberadaan para imigran pencari suaka tersebut, di antaranya soal perbedaan perilaku antara imigran dengan warga pribumi.

Belum lagi adanya informasi nikah siri atau kawin kontrak antara pribumi dengan para imigran. Secara konstitusi, hal tersebut tidak dapat dilindungi hukum, termasuk status anak yang dilahirkan dari pernikahan siri ini.

"Puncak bukan tempat transit imigran," tegasnya.

Meski begitu, dia tak menepis jika kehadiran imigran asal Timur Tengah itu mendapat respons bahkan didukung oleh sebagian warga di sana.

"Ada yang pro terhadap imigran, barangkali mereka banyak meraup untung dalam menyewakan vila atau penginapannya. Tapi informasi yang kita tangkap justru kehadiran mereka lebih banyak negatifnya," tutur dia.

Meski kewenangan dalam melakukan penindakan dan pengawasan imigran sepenuhnya berada di Kantor Imigrasi, namun pihaknya akan intensif mengumpulkan aparat pemerintah, mulai camat, kepala desa hingga RT dan RW untuk meningkatkan keamanan lingkungan di setiap wilayahnya.

"Hari ini juga saya akan langsung kumpulkan para camat, lurah dan kepala desa beserta perangkatnya agar disampaikan pentingnya siskamling hingga tingkat RT RW. Setidaknya aparat RT dan RW tahu kalau ada orang baru atau pendatang apalagi WNA," tutur dia.