Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar: Temukan Praktik Jual Beli Jabatan, Lapor Saya

Kompas.com - 09/01/2017, 19:59 WIB

MAGELANG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta kepada masyarakat menyampaikan laporan jika menemukan adanya praktik jual beli jabatan.

"Jika menemukan adanya jual beli jabatan laporkan saja. Saya ingatkan sudah banyak kabupaten/kota yang diintip karena semua orang bisa cerita keluar dan itu bukan tidak didengar orang lain," katanya di Magelang, Senin (9/1/2017).

Ganjar mengatakan, hal tersebut setelah memberikan pengarahan dalam rapat koordinasi yang dihadiri seluruh bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota se-Jateng di Hotel Atria, Kota Magelang.

Selain dihadiri bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota se-Jateng, hadir pula seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Jateng.

Ganjar mengatakan masing-masing bupati/wali kota se-Jateng untuk segera memperbaiki masing-masing. Kejadian operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kebumen dan Klaten untuk dijadikan pengalaman.

Menurut dia, pertemuan dilakukan pada bulan ini mengingat para kepala daerah belum sibuk menggunakan anggaran.

Pasca-kejadian OTT di Kebumen dan Klaten, pihaknya langsung melakukan koordinasi dengan seluruh kepala daerah dari 35 kabupaten/kota tersebut.

"Kejadian OTT di dua tempat, menurut saya kita malu. Akan segera kita konsolidasikan teman-teman, bagaimana sikapnya, ternyata dari sikap teman-teman luar biasa, berani blak-blakan. Ada beberapa titik penting harus diperbaiki," katanya.

Ganjar menyebutkan, ada dua hal yang perlu diperbaiki, yakni satu terkait sistem manajemen internal dan butuh keberanian dari seorang pemimpin. Keberanian tersebut bukan sekadar berani nekat, namun berani memberi contoh.

"Titik-titik yang rawan korupsi mereka sudah tahu. Nah ini judul saya, kita tobat sekarang, atau habis sekarang. Dari masukan-masukannya akhirnya bagus, ternyata pilihannya seperti tobat, tapi tobatnya tidak cukup dengan keputusan ini, tapi harus melibatkan DPRD, penegak hukum sehingga semuanya bisa berjalan dengan fair," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber ANTARA
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com