Banjir Bima, Wapres Minta Warga di Bantaran Sungai Segera Direlokasi

BIMA, KOMPAS.com-  Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla melakukan kunjungan ke Kota Bima, Nusa Tenggara Barat Rabu (28/12/2016).  Kunjungan ini dalam rangka penanggulangan bencana banjir bandang di Kota Bima.

Wapres tiba di bandara Sultan Muhammad Salahuddin pada pukul 10.15 Wita, disambut oleh Gubernur NTB Dr. H. Zainul Majdi, MA, Walikota Bima M. Qurais H. Abidin dan pejabat lainya.

Wapres kemudian bergerak menuju kantor Wali Kota Bima untuk  melakukan rapat koordinasi di posko utama tanggap darurat kantor pemerintah setempat.

Di ruang rapat Wali Kota, Wapres menerima laporan bahwa situasi secara umum dilaporkan sudah mulai pulih. Saat ini tindak penanganan difokuskan pada pembersihan lingkungan agar tidak meninggalkan trauma dan memudahkan masyarakat untuk beraktivitas secara normal.

Begitu juga pembersihan pada fasilitas umum dilaksanakan oleh TNI, Kepolisian, perangkat pemerintah serta dibantu sejumlah organisasi relawan pasca banjir bandang masih terus dilakukan.

Wali Kota juga menyampaikan bahwa banjir pada tanggal 21 dan 23 Desember 2016 disebabkan oleh beberapa faktor. Hutan yang telah gundul di daerah hulu yaitu di Kecamatan Wawo dan Kecamatan Wera Kabupaten Bima, ditambah lagi dengan kondisi aliran sungai di wilayah Kota Bima yang semakin sempit dan dangkal menjadi penyebab terjadinya luapan air sungai.

Terlebih kondisi geografis Kota Bima yang dikelilingi perbukitan juga menjadikan kawasan ini sangat berisiko banjir.

Setelah menerima laporan dampak bencana, Wakil Presiden memberikan arahan kepada Wali Kota untuk melakukan percepatan pembersihan. Selain itu, Wapres juga meminta pemerintah daerah untuk menggerakkan seluruh warga guna membersihkan lingkungan permukiman masing-masing.

"Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan pembersihan, maka biaya yang dibutuhkan juga akan semakin besar karena berbagai masalah yang ikut timbul akibat penumpukan lumpur dan pembusukan sampah," kata JK.

Sementara itu, setelah masa tanggap darurat dan masa pemulihan selesai, pemerintah bersama TNI diminta harus menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan penghijauan pada kawasan hulu.

"Sementara bibitnya bisa disediakan oleh Kementerian Kehutanan," tutur JK.

Begitu pula penataan ruang, menurut Wapres, harus ditertibkan. Terutama penegakan aturan bahwa di kawasan bantaran sungai tidak boleh dijadikan area permukiman.

"Pemerintah daerah harus secepatnya merelokasi warga yang bermukim di bantaran sungai," ujarnya.

"Terutama normalisasi sungai tentu menjadi agenda prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah kedepan," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, pemerintah daerah juga diminta segera menyusun peraturan daerah yang mewajibkan setiap masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan, terutama pada saluran drainase di depan rumah masing-masing.

"Untuk jangka panjang, saya kira pemerintah daerah harus mulai mengedukasi masyarakat untuk mengubah mindset, bahwa sungai dibagian belakang rumah seringkali berkonotasi sebagai tempat pembuangan," sebut dia,

Usai menerima laporan dampak bencana dan memberikan arahan, Wapres JK yang didampingi Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa kemudian mengunjungi pasien korban bencana banjir di Rumah sakit lapangan Satgaskes TNI di Convention Hall, Kelurahan Manggemaci.