Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Tertinggi di Sumatera Utara

MEDAN, KOMPAS.com - Status "Darurat Perlindungan Anak" yang disandang Provinsi Sumatera Utara (Sumut) sejak 2014 ternyata tidak membuat situasi perlindungan anak di 2015 dan 2016 menjadi lebih baik.

Jaringan Perlindungan Anak (JPA) Sumatera Utara mencatat, anak-anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban, pelaku dan saksi mencapai 331 anak.

Dibandingkan dengan laporan kasus pada 2015, mengalami peningkatan sekitar 33 persen. Kekerasan seksual terhadap anak masih mendominasi jenis kekerasan terhadap anak yaitu 52 persen, yaitu 69 kasus yang dialami anak perempuan dan 6 anak laki-laki.

Namun untuk kekerasan fisik, 31 anak laki-laki menjadi korbannya, sementara perempuan 12 anak. Sementara untuk anak menjadi pelaku, didominasi laki-laki sebanyak 67 orang.

"Kami sebagai warga Sumut perlu perhatian khusus dari pemerintah dan konsistensi perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perlindungan anak. Diperlukan pengaturan tentang pencegahan dan penanganan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran di semua situasi kehidupan anak di Sumut," kata Direktur Eksekutif PKPA Misran Lubis, Senin (26/12/2016).

Menurut Misran, sangat penting ada regulasi dan program pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang didukung anggaran yang responsif hak anak. Juga kebijakan penguatan organisasi masyarakat sipil/lembaga sosial penggiat anak melalui sistem subsidi anggaran dari APBD dan pendampingan.

"Perlu pelibatan dan pemberdayaan sektor industri, bisnis dan swasta lainnya untuk mengambil bagian secara signifikan dalam melindungi anak-anak melalui skema kebijakan global Children Right and Bussines Principle," tegasnya.

Sementara itu, di tempat berbeda, ratusan anak dan elemen peduli anak dan perempuan berkampanye "Three Ends" yaitu akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia dan akhiri kesenjangan ekonomi. Kegiatan ditandai dengan pelepasan balon oleh setiap anak yang hadir.

Gubernur Sumatera Utara H T Erry Nuradi mengajak seluruh komponen bangsa melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak.

"Pelaku kejahatan seksual banyak melibatkan orang-orang terdekat dan mengenal kebiasaan anak. Kita harus ekstra ketat melindungi dan memberikan pemahaman kepada anak untuk menghindari terjadinya kejahatan seksual," ujarnya.

Kekerasan bisa diminimalisir, lanjut dia, bila dilakukan secara bersama. Seperti meningkatkan kepedulian masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak melalui desa ramah anak dan sekolah ramah anak. (Baca: Menteri Yohana Siapkan Pusat Data Kekerasan Seksual terhadap Anak)

Strategi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) tersebut saat ini sedang dikembangkan di empat desa yaitu Desa Bingkat dan Desa Terjun di Kabupaten Serdang Bedagai dan Desa Sambirejo dan Daluk Sepuluh di Kabupaten Deliserdang.

Pemerintah Provinsi Sumut akhir 2016 telah menandatangani MoU dengan 33 kabupaten dan kota se Sumut dalam hal mengembangkan kebijakan kabupaten dan kota layak anak. Harapannya capaian pembangunan dan kesejahteraan perlindungan anak meningkat.

"Saya mengajak kita semua memelihara komitmen untuk memenuhi hak dan melindungi anak agar cita-cita menyiapkan generasi unggul dan berdaya saing dapat terwujud," tegas Erry.