Ganjar Janji Intervensi Layanan Adminduk bagi Warga Samin

SEMARANG, KOMPAS.com — Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berjanji memperbaiki layanan administrasi kependudukan (adminduk) bagi warga Sedulur Sikep atau Samin.

Warga Samin di beberapa daerah di Jawa Tengah (Jateng) mengaku selama ini terdiskriminasi dalam mengakses layanan adminduk. Keluhan para warga Samin disampaikan dalam pertemuan di kompleks kantor gubernur di Semarang, Kamis (15/12/2016).

“Nanti semua administrasi tak urus. Camat kalau tidak memberikan (layanan), saya ikut ngurus. Persoalan administrasi itu tidak boleh terdiskriminasi,” kata Ganjar, siang tadi.

Salah seorang warga Sikep asal Kudus, Siswono, mengatakan, layanan adminduk terus mengalami masalah. Di dunia pendidikan, kata dia, antara warga keturunan Samin dan warga biasa diperlakukan berbeda.

“Ada perbedaan pelayanan, adik saya di SMA, di sekolah itu (dipaksa) harus mengisi salah satu (kolom) agama, padahal kita punya agama sendiri,” ujar Sis.

Menurut dia, diskriminasi dalam hal pendidikan justru dilakukan oleh perwakilan pemerintah, dalam hal ini di sekolah-sekolah negeri. Di sekolah swasta, kolom agama justru boleh dikosongkan.

“Kami minta agar pelayanan adil dan merata. Kami selama ini buat akta kelahiran bin ibu,” ujarnya.

Budi Santoso, sesepuh Sedulur Sikep Kudus, juga mengakui hal yang sama. Akta kelahiran anaknya dinisbahkan ke ibu, begitu halnya dengan pendidikan anak-anak-anaknya.

“Anak saya mau daftar di SMPN ditolak, katanya untuk warga Sikep ditolak. Lalu saya minta surat pernyataan penolakan itu, akhirnya tidak berani, akhirnya saya tetap masukkan anak saya di sana,” kata dia.

Tokoh Sikep asal Pati, Sutoyo, mengatakan, pihaknya ingin diberlakukan sama dengan warga lainnya. Menurut dia, leluhurnya juga ikut menjaga kedaulatan Indonesia dengan melawan Belanda.

“Leluhur kami ikut berperang melawan Belanda. Kenapa kami dianaktirikan? Kami minta dihargai sama, sama seperti kami menghargai bapak. Kami dulu tidak bayar pajak kepada londo (Belanda), sekarang kompak bayar pajak, dan itu diikuti semua warga Sikep hingga sekarang ini,” paparnya.

Dia juga mengamini permasalahan warga Kudus. Di Pati, kartu tanda penduduk warga Samin ditulis beragama Islam, padahal mereka mempunyai ajaran tersendiri.

“Saya agamanya Adam, tetapi ditulis Islam,” tambahnya.

Ganjar berjanji akan ikut campur soal pelayanan kependudukan warganya. Namun, berkaitan soal agama, pihaknya tidak bisa intervensi lantaran ketentuan soal agama diatur dalam undang-undang.

Negara, lanjut Ganjar, hanya mengakui enam agama, serta tidak mengakui banyak agama. Di luar agama, negara mengklasifikasikannya sebagai penghayat kepercayaan.

“Yang ada di luar itu misalnya Agama Adam diadministrasi sebagai penghayat. Itu keputusan negara. Nanti kalau mau mengusulkan menjadi agama, bisa, tinggal nanti mengajukan menjadi agama terlebih dahulu,” ujar Ganjar.