Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dinilai Bermanfaat, Warga Sekitar Dukung Pabrik Semen Rembang

Kompas.com - 13/12/2016, 17:13 WIB
Kontributor Semarang, Nazar Nurdin

Penulis

SEMARANG, KOMPAS.com - Warga yang tinggal di sekitar pabrik Semen Indonesia di Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, meminta agar keberadaan pabrik itu tetap dilanjutkan. Keberadaan pabrik dinilai secara ekonomis bermanfaat dan menguntungkan warga sekitar.

Tokoh warga Desa Tegaldowo, Rembang, Joko Supriyanto mengatakan, mayoritas warga Rembang yang tinggal di sekitar pabrik mendukung operasi PT Semen Indonesia pada 2017 mendatang. Joko pun menampik jika warga sekitar menolak kehadiran pabrik tambang itu.

“Jika ada warga yang menolak itu mengatasnamakan warga di sekitar pabrik semen,” kata Joko, seusai berorasi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah di Semarang, Selasa (13/12/2016).

Dalam aksinya, warga menyuarakan aspirasi dengan membawa spanduk serta sejumlah poster. Mereka juga menampilkan tarian kesenian daerah seperti Reog Ponorogo, Tari Topeng Ireng, serta aksi teatrikal. Joko ingin warga yang hidup desa agar tidak terhasut dengan mereka yang aktif menolak kegiatan penambangan.

“Kalau ada warga kami yang mendukung itu hanya 5 persen saja. Jangan sampai kepentingan warga kami yang asli warga Rembang terpinggirkan,” pintanya.

Setelah berorasi, perwakilan lalu diterima oleh perwakilan pemerintah. sama halnya dengan warga Rembang yang menolak kehadiran semen, mereka diterima oleh Asisten Pemerintahan Setda Provinsi Jateng Siswo Laksono. Joko lalu menyampaikan poinnya sebagaimana dalam orasinya tadi.

"Yang ribut menolak pabrik semen itu warga Pati, bukan warga Rembang," tambahnya lagi.

Sebelumnya, sekitar 300 warga Rembang dan sekitarnya yang menolak kehadiran pabrik sempat kecewa dengan keputusan Gubernur Jateng yang mencabut izin lama, lalu mengubahnya dengan addendum.

Warga yang beraksi dengan jalan kaki 150 kilometer itu merasa dipermainkan, lantaran izin (addendum) baru diterbitkan tanpa adanya sosialisasi kepada warga sekitar.

"Ini sama sekali tidak punya etika. Ini terkait perizinan lingkungan, malah diterbitkan keputusan baru," kata Gunretno, tokoh Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), kala itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com