Wali Kota Madiun ditahan KPK, Wakilnya Siap "Bersih-bersih" Birokrasi

MADIUN, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Madiun, Sugeng Rusmiyanto menyatakan dirinya terus melakukan "bersih-bersih" di jajarannya pasca-penahanan Wali Kota Madiun Bambang Irianto oleh KPK.

Untuk itu, ia meminta seluruh kepala dinas belajar dari apa yang menjadi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama menggeledah dan memeriksa ruangan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemkot Madiun dalam dua bulan terakhir.

Hal itu disampaikan Sugeng yang saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas wali kota seusai menerima pengunjuk rasa Forum Masyarakat Peduli Madiun di halaman Pemkot Madiun, Jumat ( 9/12/2016).

"Kami belajar apa yang menjadi temuan KPK. Dan telisik sejauh mana dan jangan sampai terulang. Tentu saja masih ada hal-hal yang lain. Korupsi tidak hanya uang, bisa kebijakan, waktu dan lainnya," ujar Sugeng.

Baca juga: Wali Kota Madiun Ditahan KPK, Wakilnya Kumpulkan Kepala Dinas dan Lurah

Ia menekankan apa yang menjadi temukan KPK selama menggeledah ruang-ruang di seluruh dinas tidak terulang lagi ke depannya.

"Saya minta apa yang menjadi temuan di SKPD tidak diulangi. Saya sudah tegaskan tidak diulangi dan tidak dilakukan," ungkap Sugeng.

Bagi yang kedapatan melanggar aturan, Sugeng menegaskan akan memberikan sanksi bagi pegawai lingkup Pemkot Madiun. Untuk itu, ia menegaskan seluruh pegawai harus bekerja sesuai aturan.

Ditanya soal jumlah upeti yang disetor para kepala dinas kepada tersangka Bambang Irianto, Sugeng mengaku belum mengetahuinya.

Sementara itu, Budi Santoso, koordinator pengunjuk rasa mengharapkan pasca-penahanan Bambang Irianto, kota dengan ikon nasi pecel ini bisa bebas dari korupsi.

Kendati demikian, ia menyayangkan tidak gregetnya kinerja Kejari Kota Madiun dalam menangani korupsi tahun ini.

"Kami sangat menyayangkan institusi kejaksaan terkesan main-main, padahal aroma korupsi sangat menyengat di kota ini," ujar Budi.