Mendikbud Minta Maaf jika Ada Bisnis yang Dirugikan Saat UN Dihapus

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy minta maaf jika ada yang dirugikan ketika usulan dihapusnya Ujian Nasional (UN) disetujui.

Muhadjir juga mengaku mendapat komplain dari beberapa percetakan yang sudah membuat bimbel (Bimbingan Belajar) terkait rencana kebijakan dihapusnya Ujian Nasional (UN).

"Saya tahu di situ (UN) juga ada bisnis, misalnya bisnis bimbingan belajar. Saya minta maaf kalau ada yang dirugikan dengan kebijakan ini," ujar Muhadjir dalam pembukaan Kongres XXI Persatuan Tamansiswa di Pendapa Agung Tamansiswa Yogyakarta, Selasa (6/12/2016). 

Muhadjir mengungkapkan, meskipun ada bisnis yang harus dirugikan, namun dia meyakini bahwa kebijakan itu harus berpihak kepada kepentingan yang lebih besar. Bahkan karena kebijakan tersebut, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu juga mendapat beberapa komplain dari beberapa percetakan yang telah membuat bimbel.

"Saya juga dapat komplin beberapa percetakan yang sudah membuat bimbel. Saya kira sudah cukup lah keuntungan, selama UN kemarin," tegasnya.

"Biarlah sekarang sekolah-sekolah yang mendapat keuntungan dengan membangun sekolah yang lebih mencerdaskan," imbuhnya.

Dia mengungkapkan, salah satu kekurangan dari Ujian Nasional (UN) adalah tes yang pilihan ganda. Semua ahli pendidikan tahu jika pilihan ganda hanya mampu mendeteksi tingkat kemampuan murid level tiga, yakni mengenal, menghafal dan mengaplikasikannya.

"Untuk berfikir kritis, inovatif hingga untuk menjadi pencipta, kreatif itu bukan dengan pilihan ganda. Ini kami gagas, setiap ujian nanti harus ada esai tes," ucapnya.

Menurut dia, jika nanti sistem tes ini dirubah , praktis guru dan organisasi sekolah akan beradaptasi dengan kebijakan itu.

Menjelang Ujian Nasional (UN), lanjutnya, hampir semua sekolah tidak ada apa-apa kecuali fokus ke mata pelajaran yang diujikan. Bimbingan belajar dikerahkan untuk menyiapkan siswa menghadapi Ujian Nasional.

"Mata pelajaran lain dikalahkan, guru Ujian Nasional naik derajatnya sedangkan guru yang mata pelajarannya tidak diujikan akan turun derajatnya," ucapnya.

(Baca juga: Pentingnya Moratorium Ujian Nasional)