Aktivis Pendidikan: KPK Jangan Cuma Diam-diam Saja...

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan (KMSTP) Febri Handri menilai, KPK belum berperan aktif dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi di tingkat sekolah.

Menurut Febri, perilaku menyontek saat ujian yang masih sering dijumpai di bangku sekolah merupakan indikatornya.

"Bukan cuma muridnya (yang menyontek), orang dewasa dan guru pun memberikan itu. Bisa dibayangkan jika anak sudah dewasa bilang, 'ah biasa itu korupsi, curang'. Jangan," ujar Febri di sekretariat ICW, Jakarta Selatan, Minggu (4/12/2016).

"Jadi, kami berharap KPK juga bersikap. Jangan cuma diam-diam saja. KPK kan punya kewenangan membenahi pencegahan korupsi. Ini jadi bagian dari pendidikan antikorupsi," lanjut dia.

Febri yakin, KPK mengetahui fenomena tersebut. Namun, dia juga yakin bahwa KPK enggan masuk ke persoalan tersebut, entah apa alasannya.

Febri menilai, sebenarnya tidak sulit bagi KPK untuk masuk ke pendidikan antikorupsi di tingkat sekolah. Pendidikan antikorupsi tidak perlu masuk ke kurikulum atau mata pelajaran, melainkan dilebur dalam keseharian kegiatan belajar mengajar.

"Pendidikan antikorupsi cukup learning by doing saja. Karena praktiknya, kalau masuk ke kurikulum, tambah berat lagi. Tas anak sekolah sekarang sudah berat, jangan diperberat lagi lah. Kalau bahasa Pak Jokowi, revolusi mental," ujar Febri.

Fenomena menyontek ini diyakini bisa berlanjut lantaran sistem pendidikan di Indonesia yang juga dinilai belum baik. Apalagi, jika indikator ujian akhir diserahkan ke pendidik, sementara kualitas pendidik belum baik pula.

"Kalau anak muridnya banyak yang enggak lulus, bisa turun itu standard sekolah. Akhirnya banyak lagi yang curang," ujar dia.