Dana Trem Surabaya Belum Dianggarkan

SURABAYA, KOMPAS — Dana untuk membangun proyek trem belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya 2017 karena keterbatasan waktu, Rabu (30/11/2016). Padahal, proyek itu dipastikan mulai dikerjakan tahun depan dan selesai 2019.

Pemerintah Kota Surabaya menunggu keputusan pemerintah pusat terkait tanggung jawab pemerintah daerah dalam pembiayaan itu yang akan dimuat dalam peraturan presiden mengenai percepatan pembangunan trem Surabaya. Jika peraturan presiden sudah terbit, Pemerintah Kota Surabaya tetap akan mengalokasikan dana yang dibutuhkan dari Anggaran Pendapatn dan Belanja Daerah (APBD) 2017 melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).

"Tidak apa-apa. Kami sudah sepakat dengan DPRD Surabaya. Nanti dana itu bisa diambil melalui PAK. Proyek tidak akan molor," kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, di Surabaya.

Namun, Pemkot Surabaya hanya mampu mengalokasikan anggaran untuk pembangunan trem maksimal Rp 300 miliar per tahun.

Berdasarkan kesepakatan antara Kementerian Perhubungan dan Pemkot Surabaya, Jumat pekan lalu, pembangunan trem ini akan dibiayai bersama oleh pemerintah pusat dan Pemkot Surabaya. Akan tetapi, pembagian tanggung jawab pembiayaan antara pemerintah pusat dan Pemkot Surabaya sampai saat ini belum diputuskan.

Kesepakatan baru ini berbeda dengan kesepakatan pada akhir September 2015 antara Kementerian Perhubungan, Pemkot Surabaya, dan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Saat itu tiga pihak sepakat bahwa pengerjaan fisik didanai seluruhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). PT KAI menyiapkan lahan depo dan menjadi operator, sedangkan Pemkot Surabaya mendukung dari sisi perizinan dan pembangunan fasilitas pendukung.

Namun, saat ini, pemerintah pusat tidak memiliki dana untuk membiayai keseluruhan proyek trem senilai Rp 2,4 triliun itu sehingga beban pembiayaan harus ditanggung pemerintah pusat dan daerah. Karena itu, ketika pekan lalu diputuskan pembangunan trem juga menggunakan APBD, Pemkot dan DPRD Surabaya tidak memiliki cukup waktu untuk memasukkan dana trem dalam APBD 2017.

Rabu siang kemarin merupakan batas waktu pengesahan APBD Surabaya 2017. Besaran APBD Surabaya 2017 yang disahkan mencapai Rp 8,5 triliun atau meningkat Rp 6 miliar dari APBD tahun 2016 sebesar Rp 7,9 triliun. "Tidak hanya untuk membangun infrastruktur, tetapi juga akan banyak pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, dan sosial. Untuk trem, tetap akan ada dana yang bisa diambil," ujar Risma.

Saat ini, Risma sedang menunggu pertemuan lanjutan dengan Kementerian Perhubungan untuk membahas rancangan peraturan presiden mengenai trem itu. Dalam pertemuan berikutnya, Risma akan meminta agar pembagian tanggung jawab pembiayaan itu segera diputuskan sesuai kemampuan APBD.

Risma juga minta supaya dana dari APBD digunakan untuk membeli sarana atau rolling stock (kereta). Dengan demikian, Pemkot Surabaya bisa mempertimbangkan spesifikasi kereta yang ideal untuk digunakan. Adapun dana dari APBN akan dipakai untuk membangun prasarana, seperti rel, sistem kelistrikan, dan persinyalan kereta.

Ketua DPRD Surabaya Armuji mengatakan, pihaknya ikut memperjuangkan supaya proyek trem tidak sekadar wacana meskipun APBD terbatas. Apalagi proyek ini merupakan proyek pemerintah pusat dan Surabaya menjadi kota pertama yang akan memiliki trem.

Menurut Armuji, APBD masih mampu membiayai proyek itu jika pemerintah pusat membiayai 70 persen dan Pemkot Surabaya 30 persen.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Surabaya Agus Imam Sonhaji mengatakan, pembangunan trem harus selesai pada 2019. Pengerjaan harus cepat supaya tidak mengganggu lalu lintas dan biaya konstruksi tidak membengkak. Jalur trem sepanjang 23 kilometer itu melintasi jalan-jalan utama Surabaya dari selatan ke utara. (DEN)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 1 Desember 2016, di halaman 21 dengan judul "Dana Trem Surabaya Belum Dianggarkan".

(Baca juga: Risma: Pembangunan Trem Mulai 2017, Rampung 2019)