84 Persen Siswa Indonesia Alami Kekerasan di Sekolah

MALANG, KOMPAS.com - Angka kekerasan di lingkungan sekolah yang dialami siswa masih cukup tinggi. Kondisi itu dipengaruhi oleh anggapan yang menyebutkan bahwa kekerasan itu bagian dari pendidikan.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Pembinaan Pendidikan Keluarga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Sukiman saat menjadi pemateri dalam seminar pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, Jawa Timur, Selasa (29/11/2016).

"Ada yang masih menganggap bahwa itu bagian dari pendidikan. Bahwa pendisiplinan itu melalui kekerasan," katanya.

Ia mengatakan, berdasarkan data International Center for Research on Women (ICRW) Pada 2015, sebanyak 84 persen siswa di Indonesia mengaku pernah mengalami kekerasan di sekolah.

Sebanyak 45 persen siswa laki-laki menyebutkan bahwa guru atau petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan. Adapun 22 persen siswi menyebutkan bahwa guru dan petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan.

Selain itu, 75 persen siswa mengakui pernah melakukan kekerasan di sekolah.

Sukiman menyebutkan, berdasarkan data United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF), 50 persen anak mengaku pernah mengalami perundungan atau bullying di sekolah. Adapun 40 persen pelajar berusia 13-15 tahun mengaku pernah mengalami kekerasan oleh teman sebaya.

"Kalau di negara tertentu itu sentuhan fisik dibatasi. Kita tidak seekstrem itu, tetapi tentu dengan pendisiplinan melalui kekerasan saya himbau tidak dilakukan," kata Sukiman.

Ia menyebutkan bahwa kedisiplinan dalam dunia pendidikan harus dilakukan tanpa adanya kekerasan.

Kemendikbud menyosialisasikan agar tidak ada satu pun yang merekomendasikan kekerasan sebagai alat pendidikan.

"Ada cara lain kok mendidik anak. Pengertian reward dan punishment dalam pendidikan tidak masuk kekerasan fisik," kata dia.

Ia juga menyinggung soal banyaknya kekerasan oleh guru yang berlanjut ke meja hijau. Ke depan, ia mengaku akan berkolaborasi dengan orangtua siswa supaya kekerasan terhadap anak bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

"Melalui kolaborasi antara keluarga dan sekolah, kalau mau protes, langsung protes diawal sehingga ada perbaikan. Selesaikan di tingkat pendidikan, tidak langsung ke meja hukum," kata dia.