Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ridwan Kamil Ingin Berantas Pungli lewat Sistem

Kompas.com - 29/11/2016, 13:08 WIB
Dendi Ramdhani

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com — Wali Kota Bandung Ridwan Kamil terus mematangkan konsep pembentukan tim saber pungutan liar Kota Bandung.

Kendati begitu, ia menilai, memperketat celah pungli lewat sistem menjadi cara paling efektif dalam memberantas pungutan liar atau pungli.

"Pemberantasan ini solusinya ada dua, ada yang bentuknya penyelidikan dan operasi tangkap tangan (OTT), ada yang sifatnya pencegahan. Nah, kalau saya cenderung ingin membabat habis dengan regulasi," tutur Ridwan di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Selasa (29/11/2016).

Ridwan mengatakan, regulasi yang sudah terbentuk sebetulnya telah cukup mempersempit ruang untuk pungli. Salah satunya dengan memberlakukan sistem online dalam aktivitas pelayanan publik.

"Hilangnya pertemuan warga dengan petugas kan setidaknya tidak ada perbincangan, tidak ada tawar-menawar karena semua diselesaikan dengan sistem," kata Emil, sapaan akrabnya.

Namun, ia tak menampik bahwa sistem yang telah dibentuk saat ini masih menyisakan celah bagi pelaku pungli. Maka dari itu, ia beranggapan, tim saber pungli tetap dibutuhkan untuk memberantas aktivitas pungli di luar pengetatan aturan.

"Harapannya suatu hari di Bandung tidak ada lagi celah-celah pungli. Walaupun ada orang jahatnya, kasarnya begitu ya. Namun, karena enggak ada peluangnya oleh sistem Smart City, ya akhirnya tidak terjadi kegiatan pungli," ujarnya.

Terkait rencana pembentukan tim saber pungli, Emil menjelaskan, saat ini ia tengah meminta kepada Inspektorat Kota Bandung untuk memetakan modus-modus pungli di semua instansi pelayanan publik hingga ke tingkat kelurahan.

Rencananya, tim saber pungli dilantik pekan depan. Emil akan menempati posisi sebagai penanggung jawab sementara, sedangkan Wakapolrestabes Bandung AKBP Gatot Sujono menjabat sebagi ketua pelaksana.

"Kalau tidak ada halangan, dalam waktu dua minggu, ada pelantikan sehingga bisa dimulai prosesnya. Anggarannya belum tahu karena dititipkan ke Inspektorat. Itu buat operasional saja," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com