Fadjroel Rachman Minta Maaf soal Kicauan Pandu Wijaya kepada Gus Mus

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisaris Utama PT Adhi Karya Fadjroel Rahman menyampaikan permintaan maaf atas komentar bernada hinaan yang disampaikan oleh Pandu Wijaya terhadap Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatuh Tholibin, Rembang, KH Moh Mustofa Bisri atau Gus Mus.

Fadjroel mengatakan, Pandu sebetulnya bukan karyawan PT Adhi Karya, melainkan pegawai yang dikontrak untuk proyek renovasi Gedung Olahraga Bung Karno, Jakarta. Meski demikian, kata Fadjroel, PT Adhi Karya merasa perlu bertanggung jawab atas hal itu.

"Jadi pimpinan proyek itu, bukan direksi Adhi Karya, sudah memberikan SP 3 untuk kepada bersangkutan (Pandu)," kata Fadjroel kepada Kompas.com, Jumat pagi.

"Saya secara pribadi sudah meminta maaf melalui Twitter kepada Gus Mus. Mungkin dua minggu lagi saya secara pribadi akan menemui Gus Mus," kata dia.

Pernyataan maaf itu disampaikan oleh Fadjroel melalui akun Twitter-nya, Kamis kemarin. Ia menyatakan bahwa perbuatan Pandu itu tidak pantas dilakukan.

Atas nama pribadi dan @AdhiKaryaBUMN saya ucapkan MOHON MAAF SEBESAR-BESARNYA kepada @gusmusgusmu atas ucapan tak pantas karyawan kami - FR

— Fadjroel Rachman (@fadjroeL) November 23, 2016

Pada 23 November 2016, Gus Mus menyampaikan tujuh pernyataan terkait rencana pelaksanaan shalat Jumat di Bundaran Hotel Indonesia pada saat unjuk rasa 2 Desember 2016. Rais Aam Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu menilai bahwa shalat Jumat di jalan akan menjadi bid'ah.

2. Kalau benar, wah dalam sejarah Islam sejak zaman Rasulullah SAW baru kali ini ada BID'AH sedemikian besar. Dunia Islam pasti heran.

— A. Mustofa Bisri (@gusmusgusmu) November 23, 2016

Pandu menanggapi kicauan itu pernyataan yang dianggap kurang pantas dan menghina Gus Mus. Pernyataan itu mendapat protes dari netizen.

Fadjroel mengatakan, kejadian ini menjadi catatan positif bagi dirinya maupun Adhi Karya untuk bersikap arif dalam menggunakan media sosial.

Hal ini akan menjadi pelajaran bagi Adhi Karya sehingga perusahaan perlu memiliki kebijakan khusus terkait penggunaan medsos.