Menteri Agama Serahkan Pengusutan Kasus "Haji Filipina" kepada Polisi

MAGELANG, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyerahkan sepenuhnya kasus jemaah haji Indonesia berpaspor Filipina ke pihak kepolisian untuk proses hukum selanjutnya.

Adapun ratusan jemaah haji yang dimaksud seluruhnya sudah kembali ke daerahnya masing-masing.

"Kasus tersebut sekarang menjadi urusan polisi untuk mengusutnya. Siapa saja pihak-pihak di belakang (kasus) itu dan melanggar hukum nanti akan diproses secara hukum," ujar Lukman seusai meresmikan Masjid Fajar Falah Darurrochman di Pondok Pesantren API Asri Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/10/2016).

Baca juga: Polri Akan Minta Keterangan Jemaah Haji Indonesia yang Berangkat Lewat Filipina

Secara umum, Lukman menuturkan bahwa seluruh proses pemberangkatan maupun pemulangan haji tahun 2016 berjalan baik. Persoalan-persoalan mendasar relatif tidak ada pada musim haji tahun ini.

Menurut dia, kelancaran proses haji tahun ini karena didukung peran serta petugas haji yang senantiasa ikhlas bekerja keras memberikan pelayanan kepada jemaah haji.

Selain itu, kerja sama antar-kementerian maupun lembaga dari pemerintah juga dinilai baik sehingga tidak ada egosektoral.

"Tidak ada egosektoral, tidak ada Kementerian Agama, tidak ada Kementerian Kesehatan, tidak ada Kementerian Luar Negeri, semua menyatu menjadi 'Petugas Indonesia'," tandas Lukman.

Kepatuhan para jemaah haji Indonesia juga dianggap menjadi faktor kelancaran penyelanggaraan haji Indonesia tahun ini.

Lukman berharap, kuota haji Indonesia tahun 2017 mendatang akan kembali normal tanpa ada potongan 20 persen seperti pada tahun sebelumnya.

"Kami harapkan kuota haji tahun depan bisa normal, tanpa pemotongan 20 persen," ujar Lukman.

Dengan demikian, sebut Lukman, sekitar 38.000 orang calon jemaah haji bisa kembali menjadi tambahan kuota yang sekarang.

"Kalau ditambah 38.000 sekian, maka jumlah kuota kembali normal menjadi sekitar 211.000 orang," papar Lukman.