Semua Sungai yang Lewati Bandung Rusak

BANDUNG, KOMPAS — Seluruh daerah aliran sungai yang melewati Kota Bandung kini dalam kondisi rusak. Berbagai upaya Pemerintah Kota Bandung meredam ancaman banjir kerap kandas dan tidak mulus. Laju kerusakan lingkungan lebih masif ketimbang beragam langkah teknis yang telah dilakukan sejauh ini.

Demikian Ketua Dewan Pakar Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) Supardiyono Sobirin dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Selasa (25/10/2016), di Bandung.

Ridwan mengatakan, upaya perbaikan di kawasan Pagarsih, misalnya, dilakukan sejak setahun lalu. Saluran air di Pagarsih dibuat lebih besar hingga berukuran 2 meter x 2 meter dengan biaya Rp 3 miliar.

"Namun, langkah itu belum efektif. Setahun setelah perbaikan, banjir kembali datang," jelas Ridwan.

Hal serupa juga terjadi di Jalan Djundjunan di kawasan Pasteur. Menurut Kamil, pengerukan sedimentasi dan sampah di Sungai Citepus rutin dilakukan dua minggu sekali. Mengutip data Dinas Bina Marga dan Pengairan, jumlah sampah yang terangkut mencapai 2-3 bak truk setiap pengerukan. Jika rata-rata satu bak truk berukuran 7 meter kubik, ada 14-21 meter kubik sampah dan sedimentasi yang mengendap di Citepus.

Berkaca dari kondisi ini, Kamil mengatakan, ada banyak hal yang harus dilakukan untuk mengatasi agar hal yang sama tidak terulang lagi. Salah satunya memperketat perlindungan lingkungan di kawasan Bandung utara (KBU).

Kamil mengklaim pemberian izin membuat bangunan di KBU jauh berkurang selama ia menjabat Wali Kota Bandung sejak tiga tahun lalu. Mulai 2017, ia akan memperketat mekanisme pemberian izin. Hanya pengembang yang sudah memenuhi syarat daur lingkungan dan resapan air yang mendapatkan IMB.

"Produksi sampah juga akan dikurangi. Mulai 1 November 2016, penggunaan styrofoam untuk makanan akan dilarang di Kota Bandung," katanya.

Saat perlindungan kawasan, langkah teknis juga akan dilakukan. Jalan Djundjunan dan Jalan Pagarsih akan mendapat prioritas utama. Salah satu langkah teknis itu, menurut Kamil, adalah tol air yang kini baru diterapkan di kawasan Gedebage.

Tol air adalah inovasi Pemkot Bandung mengurangi banjir dan genangan air menggunakan pompa dan pembuatan saluran air menuju sungai terdekat.

"Biaya pembuatannya sekitar Rp 1 miliar untuk biaya pembelian pompa dan pembuatan saluran air yang dijamin tidak akan tersumbat sampah atau material lain," katanya.

Koordinasi dengan pemerintah daerah lain juga akan dilakukan, yakni dengan Provinsi Jabar dan pemerintah pusat. Usaha perbaikan tak bisa dilakukan begitu saja karena pengelolaan beberapa jalan ada dalam wewenang Pemprov Jabar dan pemerintah pusat.

"Contohnya, Jalan Djundjunan dalam pengelolaan pemerintah pusat dan Jalan Setiabudi dikelola Pemprov Jabar. Kami tak bisa mengeluarkan anggaran langsung untuk memperbaiki kerusakan di jalan itu. Harus ada kolaborasi guna mewujudkan kualitas jalan yang ideal," katanya.

Restorasi sungai

Supardiyono Sobirin mengatakan, Pemkot Bandung perlu segera merestorasi semua sungai yang mengalir ke kota ini karena kondisinya sudah rusak. Selain badan sungai menyempit karena desakan permukiman, juga terjadi pendangkalan akibat terus-menerus dijadikan pembuangan sampah. Drainase di ibu kota Provinsi Jawa Barat ini juga sangat minim karena umumnya peninggalan zaman Hindia Belanda.

"Kota Bandung dialiri 47 sungai yang secara umum seluruhnya dalam kondisi sakit, terutama Sungai Citepus, Cidurian, Cicadas, dan Sungai Citarik. Ini peringatan keras untuk segera merestorasi agar mampu menampung air sesuai fungsi awalnya," ujar Supardiyono.

Saat banjir limpasan atau genangan, Senin lalu, menimbulkan korban jiwa dan menghanyutkan sejumlah kendaraan bermotor. Di antaranya menyeret mobil Grand Livina sejauh 700 meter ke aliran Sungai Citepus di Jalan Pasirkoja. (CHE/TAM/SEM/DMU)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 26 Oktober 2016, di halaman 21 dengan judul "Semua Sungai Rusak".