Ini Alasan Ganti Rugi Lahan di Sekitar "Waduk Jokowi" Belum Dibayarkan

LHOKSEUMAWE, KOMPAS.com – Kepala Bagian Pemerintahan Aceh Utara, Murthala, mengatakan, persoalan pencairan dana ganti rugi lahan di sekitar Waduk Krueng Kereuto atau waduk Jokowi sedang dibahas di tingkat pemerintah daerah.

Murthala mengatakan, belum dibayarkannya uang pembebasan lahan karena sebelumnya Kejaksaan Tinggi Aceh melaporkan dengan mengirim surat bahwa ada dugaan kekeliruan dalam daftar nama penerima ganti rugi lahan tersebut.

“Karena surat itu, tim dari provinsi sudah turun ke lokasi untuk melihat langsung didampingi Pemerintah Aceh Utara. Tapi setelah turun ke lapangan, sampai sekarang kita masih menunggu rapatnya, kami akan menyampaikan ke provinsi soal kedatangan warga ini,” sebut Murthala, Selasa (4/10/2016) saat menerima pendemo tentang masalah itu.

Sementara itu, Sekretaris Komisi D, DPRK Aceh Utara, Tgk Junaidi menyebutkan, DPRK segera memanggil Pemerintah Aceh Utara untuk menelusuri persoalan keterlambatan pencairan dana ganti rugi lahan itu.

“Kami sudah mendengar keluhan yang disampaikan kepada masyarakat. Karena itu beri waktu kami untuk memanggil para pihak, nanti warga akan kami hubungi melalui pengacaranya,” ujar Tgk Junaidi.

Seperti diberitakan sebelumnya, puluhan warga dari sejumlah kecamatan di Aceh Utara, berdemo ke tiga kantor yaitu Bank BNI Syariah Cabang Lhokseumawe, Bupati Aceh Utara dan DPRK Aceh Utara.

Mereka menuntut ganti rugi lahan yang digarap di sekitar waduk Krueng Keureuto (warga lokal menyebutnya waduk Jokowi, karena diresmikan oleh Presiden Joko Widodo) segera dibayarkan. Pasalnya, dua tahun menunggu, ganti rugi belum juga dibayarkan.

Baca juga: Gelar Aksi, Warga Tuntut Ganti Rugi Lahan di Sekitar "Waduk Jokowi"

Para pendemo sebagian adalah penggarap lahan hak guna usaha (HGU) PT Satya Agung yang berada di kawasan Desa Plu Pakam, Kecamatan Tanah Luas, Aceh Utara. Sementara sisanya berasal dari Kecamatan Paya Bakong, Tanah Luas, Matangkuli, Lhoksukon dan Samudera Aceh Utara.