Yenny Wahid: Cagub DKI Perlu Buat Pakta Perjanjian soal Kampanye Hitam

MAGELANG, KOMPAS.com - Direktur The Wahid Institute, Yenny Wahid, menyarankan para kandidat yang akan bertarung pada pemilihan kepada daerah (Pilkada) DKI Jakarta menandatangani pakta perjanjian untuk tidak menggunakan kampanye hitam, terutama terkait isu-isu yang berpotensi memecah belah persatuan masyarakat.

"Kami meminta, berharap, agar seluruh calon yang akan bertarung di Pilkada DKI untuk menandatangani pakta perjanjian agar tidak menggunakan black campaign dengan menggunakan isu-isu yang bisa mengoyak-oyak persatuan masyarakat," kata Yenny, di Magelang, Jawa Tengah, Jumat (30/9/2016) sore.

Menurut putri kedua mantan Presiden Abdurrahman Wahid ini, penandatanganan pakta perjanjian tersebut semestinya difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.

Dia menilai hal tersebut sebagai salah satu upaya pencegahan agar tidak memperdalam konflik di masyarakat.

Yenny melihat, sejauh ini sudah terlihat adanya ungkapan-ungkapan kebencian hingga penistaan berbau SARA terkait Pilkada DKI meski baru terjadi di media sosial.

“Para pendukung boleh tidak setuju dengan kandidat manapun, boleh saling mengkritisi, justru malah bagus mengkritisi karena itu akan memberikan edukasi kepada masyarakat. Yang dikritisi adalah rekam jejak dari sang calon, lalu kinerja selama ini, kiprahnya bagaimana di masyarakat tetapi bukan asal-usul SARA,” tegas dia.

Lebih lanjut staf khusus Bidang Komunikasi Politik di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini menilai, seluruh pasangan bakal calon yang sudah ada saat ini memiliki kapabilitas yang sepadan. Bahkan, ketiganya berpeluang sama memenangkan pertarungan merebut kursi nomor satu di DKI Jakarta.

"Semuanya bagus, masing-masing mempunyai kemampuan intelektual yang tinggi. Buat Warga DKI Jakarta bagus," katanya.

Bursa Pilkada DKI Jakarta akan diikuti oleh tiga bakal calon, yakni pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Syaeful Djarot, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno serta Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni.