Soal Penggusuran, Ini Beda Jakarta dengan Bandung Menurut Ridwan Kamil

BANDUNG, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bandung kian intensif melakukan penggusuran sebagai langkah pengentasan kekumuhan kota.

Sejumlah pihak menilai, masifnya penggusuran di Kota Bandung mulai menyerupai Jakarta di bawah komando Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menerangkan, pada dasarnya problematika di kota metropolitan tak jauh berbeda, termasuk masalah kekumuhan di perkotaan.

"Bukan masalah kayak Jakarta, tapi persoalan di kota metropolitan problemnya sama, terjadi kekumuhan yang tidak direncanakan. Untuk pengentasannya pilihannya dipindahkan permanen, ditata di situ, atau dirapikan saja," kata Ridwan saat ditemui di Pendopo Kota Bandung, Jalan Dalemkaum, Senin (19/9/2016) malam.

Menurut dia, menertibkan kawasan kumuh dan membuat tempat baru dengan bangunan vertikal seperti apartemen rakyat merupakan solusi yang paling realistis untuk dilakukan.

"Saya tanya, ada enggak gagasan untuk pengentasan kekumuhan? Orang ingin kayak Singapura modern, tapi enggak ingin mengikuti prosesnya. Jadi banyak orang yang tidak suka prosesnya, tapi berharap pemkot menghadirkan perubahan seperti ada di imajinasinya," ungkap Emil, sapaan akrabnya.

"Nah, ini bagian dari proses. Kenapa orang berkampung karena mereka kepepet. Karena kepepet, kampung tidak punya pola ada gang sempit, kumuh. Mereka betah di situ karena keterpaksaan, bukan kebetahan, tidak ada pilihan. Jadi ini mau ditata, diperbaiki hidupnya ke situ lagi, pada dasarnya orang tidak senang perubahan," lanjut Emil.

Baca juga: Bangun Apartemen Tamansari, Ridwan Kamil Tak Akan Beri Uang Ganti Rugi

Namun, kata Emil, ada hal mendasar yang membedakan proses penggusuran di Bandung dan di Jakarta, yakni masalah komunikasi antara pemerintah dan warga terdampak.

"Kalau ada kekhawatiran, letaknya ada di komunikasi itu yang membedakan Jakarta dengan Bandung. Kalau Bandung, kita komunikasinya intensif," katanya.

"Maka urusan rencana pembangunan apartemen rakyat Tamansari saya undang semuanya. Kalau saya enggak peduli komunikasi, saya serahin dinas saja beres-beres. Seperti pembangunan sky walk, kita undang semuanya, dijelasin sama wali kotanya, bukan katanya-katanya," tambah Emil.

Emil menyadari, sebagai kepala daerah, setiap keputusan yang ia buat kerap mengundang ragam komentar masyarakat.

"Inilah dinamika pembangunan, media juga jangan hanya merekam dinamika, tapi harus jadi agen perubahan. Kalau masuk ke logika media, argumen saya logis, mohon ada penguatan. Kalau logikanya saya zalim, silakan dikritisi. Kalau enggak begitu, pembangunan ini tidak secepat yang kita mau," tutup Emil.