Gubernur Sumsel Bicara Restorasi Lahan Kritis di Forum Internasional

PANAMA CITY, KOMPAS.com - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Alex Noerdin diundang menjadi pembicara pada forum restorasi lanskap dunia 'The Bonn Challenge' Amerika Latin dan Afrika Selatan di Panama, Jumat (26/8/2016) lalu. 

Forum pertemuan regional tingkat menteri lingkungan hidup, kehutanan, serta sumber daya itu dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Panama Isabel Saint Malo. Pertemuan dihadiri para wakil dari Negara Amerika Latin seperti El Savador, Rwanda dan Republik Dominika, serta perwakilan Negara-Negara Afrika Selatan.

Kehadiran Alex ke Panama didampingi staf ahli dan staf khusus Gubernur Sumsel bidang perubahan iklim, Nadjib Asmani. Ini adalah untuk pertama kalinya Alex diundang khusus sebagai pembicara pada forum tersebut.

Di forum itu Alex membahas upaya dan keberhasilan, serta tantangan dalam implementasi restorasi kawasan hutan yang kritis di Sumsel melalui kemitraan pengelolaan lanskap atau ecoregion untuk menuju pembangunan pertumbuhan hijau atau green growth development.

Alex menyampaikan bahwa Sumsel hanya dalam waktu sekitar 1,5 tahun telah mampu mewujudkan restorasi lanskap. Rintisan pertama kali kegiatan pengelolaan lanskap atau ecoregion itu diawali lewat penandatanganan MoU antara Gubernur Sumsel dengan Badan Pengelola REDD+ pada Agustus 2014, dan secara resmi diluncurkan pada Juli 2015 yang didukung oleh APP sebagai mitra dari private sector dan IDH The Sustanable Trade Initiative sebagai mitra donor internasional.

Dalam paparannya Alex mengemukakan berbagai realisasi kegiatan restorasi kawasan hutan yang masih lestari dan rehabilitasi kawasan hutan yang kritis terkait issue REDD dan perubahan iklim di Sumsel. Pemerintah Jerman termasuk yang pertama kali melakukan kegiatan restorasi lanskap di provinsi tersebut melalui Demonstration Activity Merang REDD Pilot Project atau MRPP di Musi Banyuasin yang dilakukan GIZ, kemudian dilanjutkan oleh GIZ Boiclime tentang rehabilitasi gambut, penanggulangan kebakaran hutan dan konservasi biodiversitas.

"Untuk itu kami meminta agar Pemerintah Jerman melalui kerjasama dengan GIZ dapat melanjutkan dan mengembangkan lebih luas lagi tentang kegaitan restorasi lanskap dan perubahan iklim ini," ujar Alex dalam keterangan tertulisnya.

Selanjutnya Alex menyampaikan ada tujuh kegiatan restorasi lanskap di lahan gambut, selain di Merang yang dilaksanakan oleh GIZ, yakni restorasi lanskap Sembilang Dangku kerjasama dengan ZSL yang didukung oleh UKCCU Inggris, NICFI Norwegia dan IDH Belanda, Restorasi Lanskap Bentayan oleh Yayasan Belantara dan APP, serta pengembangan program sawit berkelanjutan berbasis lanskap di kawasan Lalan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan IDH, restorasi lanskap Padang Sugihan oleh yayasan Belantara dan APP, restorasi lanskap Pantai Timur oleh PT KEN dan Yayasan Belantara, dan Best Managemant Practice Restorasi Gambut Sepucuk Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

Selain itu, melalui Badan Restorasi Gambut (BRG) sampai 2020 menargetkan restorasi gambut seluas 400 ribu hektar. Kegiatan kemitraan pengelolaan lanskap di Sumsel telah terbentuk wadah konsorsium stakeholder Grenn Growth Development sedang dipersiapkan kelembagaan independen Kemitraan Pengelolaan Lanskap/Ekoregion atau Kelola.

"Tantangan terbesar yang dihadapi sekarang ini adalah terkait kebakaran hutan dan lahan gambut dan efisiensi anggaran. Akan tetapi, dengan adanya kemitraan dan bukti keberhasilan implementasi di lapangan semuanya secara perlahan dapat diatasi," kata Alex.

Di akhir paparannya Alex menyampaikan apresiasinya kepada IUCN dan Pemerintah Jerman yang telah menunjuk Sumsel sebagai penyelengara 'High Level Meeting The Bonn Challenge' pada Februari 2017 akan datang.

Sebelumnya, pada akhir Agustus dan September 2015 lalu Gubernur Sumsel diundang sebagai pembicara pada annual meeting di Jalisco, Meksiko, International Conference IUCN di Honolulu, Hawai, dan Climate Action and Sustainability di New York. Pada November 2016 mendatang dia juga akan berbicara pada Europe Energy Forum di Kopenhagen dan Cop 22 di Marakess, Maroko. 

Adapun The Bonn Challenge atau Tantangan Bonn sendiri merupakan satu inisiatif dan ide dari pemimpin dunia yang peduli pada perubahan iklim untuk melakukan restorasi lanskap hutan yang semakin kritis. Organisasi ini diluncurkan pertama kali pada September 2011 dalam suatu acara di Kementerian Lingkungan Hidup yang diselenggarakan oleh Pemerintah Jerman dan the international Union for Conservation of Nature (IUCN) serta didukung oleh organisasi Kemitraan Global untuk pemulihan Landskp hutan/the global Partnership on Forest landscape Restoration (GPFLR).

The Bonn Challenge menargetkan pada 2020 bisa merestorasi 150 juta hektar tanah kritis atau rusak dan gundul, dan ditingkatkan menjadi sebesar 200 juta hektar pada 2030 sesuai Deklarasi New York tentang Hutan Tahun 2014.