Pembayaran DAU Tertunda, Gubernur Bengkulu Pilih Strategi Ini...

BENGKULU, KOMPAS.com -Penundaan pembayaran Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah pusat membuat para gubernur di daerah harus memutar otaknya untuk memenuhi kebutuhan operasional daerahnya.

Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, memiliki cara tersendiri. Dia melakukan restrukturisasi dan rasionalisasi anggaran di APBD 2016 mencapai Rp 300 miliar dari total Rp 2,4 triliun. 

Caranya, dia memangkas dana perjalanan dinas pejabat, honor pejabat, dan beberapa anggaran yang dianggap tidak menyentuh kepentingan rakyat. Langkah dilakukan  Ridwan Mukti sejak terpilih menjadi gubernur di awal 2015.

Skema ini dianggap jitu menyusul kebijakan pemerintah pusat melakukan penundaan pembayaran Dana Alokasi Umum (DAU) ke 169 daerah di Indonesia termasuk Bengkulu.

Seperti diketahui, terdapat 169 daerah yang mengalami penundaan pembayaran DAU. Sementara DAU Bengkulu ditunda pembayarannya sebesar Rp 193 miliar.

Ridwan Mukti mengatakan, dana hasil restrukturisasi itu akan digunakan untuk membangun jalan Provinsi Bengkulu sepanjang 150 kilometer, berupa jalan hotmix.

"Ini pilihan pahit, tapi harus kami lakukan karena hampir 80 persen kondisi jalan rusak. Kalau jalanan rusak, maka akan menghambat percepatan pembangunan di Bengku,’’ kata dia, melalui rilis ke Kompas.com, Sabtu (27/8/2016).

Menurut dia, APBD 2016 masih belum mencerminkan keberpihakannya kepada rakyat karena masih didominasi untuk belanja rutin, seperti perjalanan dinas, dan lain-lain. Dengan kata lain, beban dari APBD 2016 ini masih terlalu ke birokrasi, bukan ke rakyat.

Padahal dari data BPS angka kemiskinan di Bengkulu juga menempati rangking tertinggi se-Sumatra. Data BPS pada Januari 2016, angka kemiskinan di Bengkulu mencapai 300.000 jiwa atau sekitar 17 persen dari jumlah penduduk se-Provinsi Bengkulu.

Menurut Kepala Bidang Statistik BPS Bengkulu, Timbul P Silitonga, dalam lima tahun terakhir ini, Pemprov Bengkulu tidak mampu mengurangi orang-orang miskin di daerah ini.