Tolak Revitalisasi Terminal Baranangsiang, Massa Minta Jokowi Turun Tangan

BOGOR, KOMPAS.com - Puluhan massa yang tergabung dalam Komunitas Pengurus Terminal Baranangsiang (KPTB) melakukan aksi unjuk rasa menolak revitalisasi terminal Baranangsiang di depan Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (23/8/2016).

Dalam aksi itu, massa meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk turun tangan menangani adanya dugaan penyimpangan dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Bogor dengan PT PGI selaku pihak pengembang.

"Kami mohon kepada Pak Presiden melakukan investigasi terhadap adanya dugaan penyimpangan dalam perjanjian itu yang menjadi dasar rencana pembangunan mal dan hotel di atas zona transportasi," ucap koordinator lapangan, Desta, di lokasi, Selasa (23/8/2016).

Desta menilai, revitalisasi terminal Baranangsiang hanyalah wujud alih fungsi lahan terminal berkedok optimalisasi dan hanya menguntungkan segelintir pihak.

Ia mengatakan, pembangunan hotel dan mal di area terminal Baranangsiang adalah bentuk alih fungsi pemanfaatan ruang karena tidak sesuai dengan Perda Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 dan Pasal 73 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

"Padahal, hasil kajian dari tim ahli bangunan dan gedung (TABG) yang dibentuk oleh Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa kerja sama optimalisasi terminal dinilai tidak sesuai dengan rencana tata ruang," ujarnya.

Namun, lanjut Desta, hasil kajian itu tidak dijadikan landasan bagi Bima Arya untuk membatalkan perjanjian dengan PT PGI.

"Kami beserta warga dan mahasiswa menolak kerja sama antara Pemkot Bogor dengan PT PGI," kata dia.