Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bupati Dedi: Harga Rokok Naik Bakal Untungkan Industri Tembakau Rumahan

Kompas.com - 22/08/2016, 11:38 WIB
Reni Susanti

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com - Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi setuju dengan rencana kenaikan harga rokok. Ia menilai, kenaikan harga rokok berdampak positif terhadap industri tembakau rumahan.

Dedi mengatakan, jika perokok yang berpenghasilan menengah ke bawah tidak mampu membeli rokok hasil produksi pabrik dalam negeri maupun merk impor, mereka akan beralih mengisap tembakau hasil produksi rumahan.

Di Jabar, tembakau produksi rumahan ada beberapa seperti ‘tembakau mole’, ‘tembakau tampang’ tradisional dengan lintingan daun aren atau kertas pahpir.

“Saya kira itu (kenaikan harga rokok) dampaknya bisa positif untuk industri tembakau rumahan. Perokok kelas menengah dan kelas bawah, saya yakin akan beralih mengisap rokok tradisional, yang bisa dilinting pakai ‘daun kawung’ (daun aren) itu, atau kertas pahpir seperti orang tua dulu," ucapnya seperti dikutip dari rilis yang diterima Kompas.com, Senin (22/8/2016).

Dedi mengatakan, kalau sistemnya dibangun dengan baik, maka tingkat kesejahteraan petani tembakau akan meningkat pesat akibat beralihnya konsumen rokok pabrikan menjadi konsumen rokok tradisional.

Selama ini, dia berpandangan bahwa pengusaha rokok pabrikan jauh lebih mendapat keuntungan dari industri rokok dibanding petani tembakau.

“Kalau segmennya sudah bergeser, saya yakin petani tembakau akan mendapat keuntungan yang besar. Karena saluran produksi dan distribusi rokok menjadi lebih pendek. Harga rokok tradisional dapat bersaing, petani tembakau juga sejahtera," tuturnya.

Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, kebijakan Presiden Jokowi tersebut sangat tepat untuk menekan konsumsi rokok di masyarakat. Hal ini, jauh lebih penting karena akan berdampak terhadap kondisi kesehatan masyarakat.

"Menekan konsumsi rokok di masyarakat. Artinya hidup masyarakat sehat. Mungkin ini jadi tujuan utamanya," tuturnya.

Ineu mengatakan, pemerintah tidak perlu khawatir kekurangan devisa akibat berkurangnya konsumsi rokok masyarakat. Masih banyak sumber pendapatan lain yang bisa digenjot untuk mengakselerasi pembangunan.

"Kami bisa menggenjot dari pajak yang lain. Jadi jangan fokus pada satu pajak saja," ucapnya.

Apalagi, lanjut Ineu, negara menghimpun pendapatan dengan tujuan untuk menyejahterakan rakyat.

"Pajak (dari rokok) ini bisa merusak kesehatan. Ini harus dipandang seperti itu," katanya seraya meminta pemerintah agar meningkatkan potensi pendapatan lain yang tidak berisiko apa pun.

Ineu mengimbau masyarakat mengalihkan biaya untuk membeli rokok pada hal lebih positif. Biasanya, biaya untuk membeli rokok yang dikeluarkan masyarakat tergolong tinggi sehingga akan lebih baik jika digunakan untuk membiayai hal yang produktif.

"Orang merokok itu kan mempunyai dana, makanya memberi cukai. Setidaknya hidup sehat, untuk manfaat lebih panjang lagi," tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengaku tidak takut bakal kehilangan pendapatan akibat dinaikkannya harga rokok. Apalagi, di Jabar tidak terdapat industri rokok skala besar. Sebagai pengganti, pihaknya akan menggenjot pendapatan dari sektor lain.

"Ketika ada pengurangan penghasilan ke negara dan daerah, kami cari penghasilan yang lebih kreatif," pungkasnya.

(Baca juga:Risma: yang Penting Harga Rokok Tidak Terjangkau Anak-anak)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com