Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Kelautan Mendapat Gelar Kehormatan Warga Adat Pulau Enggano

Kompas.com - 18/08/2016, 09:01 WIB
Firmansyah

Penulis

BENGKULU, KOMPAS.com - Enam suku yang mendiami Pulau Enggano di Provinsi Bengkulu memberikan gelar kehormatan warga adat kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Gelar kehormatan itu tetap diberikan secara simbol meski Menteri Susi tak hadir dalam acara pengukuhan seusai pelaksanaan upacara HUT Ke-71 RI di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu.

Pemberian gelar kehormatan untuk menteri kelautan Susi Pudjiastuti diwakili oleh Dirjen PRL KKP, Bramantya Satya Murti P.

"Pemberian gelar ini merupakan bentuk pernghormatan masyarakat adat Enggano terhadap menteri yang dianggap dapat membela kepentingan masyarakat adat dan nelayan," kata koordinator kepala suku (Paabuki), Harun.

Selain menteri kelautan, gelar warga kehormatan adat juga diberikan pada Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan Bupati Bengkulu Utara Mian. Pemberian gelar diiringi dengan pagelaran kolosal tari perang yang mengisahkan pertempuran antarsuku yang berujung pada perdamaian.

Selain mendapatkan gelar adat, para pejabat tersebut mendapatkan mahkota adat, parang, dan Kamiyu, terompet yang terbuat dari kerang laut.

Dirjen PRL KKP, Bramantya Satya Murti P, dalam sambutannya berjanji akan memperhatikan pembangunan Pulau Enggano, terutama dalam bidang pariwisata dan perikanan. Selanjutnya pemberian gelar kehormatan adat akan ia sampaikan kepada Menteri Susi.

"Potensi perikanan Enggano mencapai 114.000 ton per tahun, namun baru 5.800 ton per tahun dimanfaatkan. Enggano akan dibangun sebagai sentra kelautan terpadu," kata Bramantya.

Rafly Kaitora, tetua suku adat Kaitora, salah satu suku di Enggano, mengharapkan menteri Susi Pudjiastuti dapat memperhatikan keberadaan masyarakat adat di pulau terluar Bengkulu itu. Ia berharap pembangunan dapat bersinergi dengan lembaga adat.

"Selama ini lembaga adat hanya dianggap simbol namun tidak memiliki kekuatan dalam menentukan nasib wilayah adatnya, padahal beberapa UU termasuk UU Nomor 27 tahun 2007 tentang pesisir dan pulau terluar tegas menyebutkan masyarakat adat wajib dilibatkan secara aktif dalam pembangunan wilayah adatnya," kata Rafly Kaitora.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Regional
Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Regional
Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Regional
Komunikasi Politik 'Anti-Mainstream' Komeng yang Uhuyy!

Komunikasi Politik "Anti-Mainstream" Komeng yang Uhuyy!

Regional
Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Regional
Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Regional
Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Regional
Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Regional
Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Regional
Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Regional
Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Regional
BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

Regional
Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Regional
Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di 'Night Market Ngarsopuro'

Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di "Night Market Ngarsopuro"

Regional
Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com