Banyuwangi Tidak Permasalahkan Pemotongan Dana Transfer Daerah

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas tidak mempermasalahkan adanya rencana pemerintah pusat untuk memotong dana transfer daerah.

Menurut Anas, pemotongan itu masih bisa ditutupi dengan pendapatan dari beberapa sektor lain, seperti sektor pertanian, pariwisata dan perhotelan.

Pemkab Banyuwangi sudah mengantisipasi kekurangan itu, termasuk ketika defisit Rp 130 miliar karena asumsi APBD normal tidak sesuai dengan realiasasi anggaran.

"Kebetulan di Banyuwangi tidak masalah, kecuali anggaran-anggaran yang memang sudah dialamatkan untuk sektor tertentu yang dipotong. Untuk sektor itu terpengaruh, tapi bisa ditambal dengan beberapa anggaran hasil optimalisasi sektor pendapatan dan pajak daerah," kata Anas kepada Kompas.com, Senin (8/8/2016).

Ia mencontohkan, anggaran yang dipotong adalah untuk irigasi dan sektor jalan. Untuk mengatasinya, ukuran jalan yang semula panjang dijadikan lebih pendek.

Anas juga menjelaskan bahwa Pemkab Banyuwangi sudah melakukan terobosan agar belanja publik lebih tinggi dibandingkan belanja-belanja birokrasi.

"Jadi pemotongan dana transfer daerah tidak berpengaruh besar di Banyuwangi," kata dia.

Pemkab Banyuwangi juga menerapkan tax monitor yang dipasang di sejumlah hotel dan restoran. Sistem ini nantinya tersebut langsung terkoneksi dengan server milik Dinas Pendapatan Daerah untuk memonitor pendapatan riil hotel maupun restoran tersebut.

"Dengan sistem tersebut, semoga target pungutan pajak 2017 lebih baik," kata Anas.

Dalam sidang kabinet pada Rabu pekan lalu, pemerintah menyepakati akan memangkas anggaran sebesar Rp 133,8 triliun.

(Baca juga Jokowi Pangkas Anggaran Kementerian/Lembaga dan Dana Transfer Daerah)

Pemangkasan itu terdiri dari pemotongan anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp 65 triliun dan dana transfer daerah sebesar Rp 68,8 triliun.

Meskipun anggaran belanja akan dicukur, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan tetap akan ada pelebaran defisit menjadi 2,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Taksiran mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini lebih tinggi dari perkiraan dalam APBN-P 2016 yang sebesar 2,35 persen dari PDB.