Anggota DPR RI Maklumi jika Warga Perbatasan Punya KTP Indonesia dan Malaysia

NUNUKAN, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR RI, Hetifah Sjaifudian, meminta semua pihak tidak saling menyalahkan terhadap kepemilikan kartu tanda penduduk ganda warga di perbatasan Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Sejumlah warga Kecamatan Lumbis Ogong mengaku memiliki KTP Indonesia dan Malaysia demi memenuhi kebutuhan hidup. Hal itu mereka sampaikan saat Herifah berkunjung ke wilayah perbatasan RI-Malaysia tersebut sejak Rabu (3/8/2016) kemarin.

Menurut Hetifah, alasan warga perbatasan ber-KTP ganda merupakan alasan yang realistis.

"Mereka punya kebutuhan sehari-hari dan realistis, itu lebih mudah diperoleh dari negara tetangga," ujar politisi Partai Golkar tersebut, Kamis (4/8/2016).

Hetifah merasakan sulitnya jalur transportasi melalui sungai yang bergiram menuju Desa Sumantipal. Ia mengatakan, butuh perjuangan bagi warga untuk bertahan hidup di wilayah perbatasan.

Kesulitan mendapatkan sarana transportasi dari Kecamatan Lumis Ogong ke Kabupaten Nunukan membuat warga perbatasan sangat bergantung pada Malaysia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Dari Malaysia, selain mendapat kebutuhan pokok, mereka juga mendapatkan layanan penunjang lain, seperti kesehatan dan pendidikan gratis bagi warga perbatasan yang memiliki identity card (IC) atau KTP Malaysia.

"Kalau masyarakat, saya tidak meragukan nasionalisme dia. Jadi lebih sebagai suatu feedback pada kita, apa yang sudah kita berikan kepada masyarakat di sana," imbuh Hetifah.

Selama dua hari kunjungan, Hetifah bersama sejumlah perwakilan dari 10 kementerian melihat langsung keadaan warga di wilayah perbatasan.

Kunjungan itu dimaksudkan untuk mencari masukan bagi pemerintah pusat terkait langkah penanganan terhadap kesenjangan kesejahteraan yang masih dialami oleh warga perbatasan.

DPR RI telah membentuk Tim Pengawas Pembangunan Perbatasan yang terdiri dari 25 anggota DPR dari lintas fraksi dan lintas komisi. Tim ini akan mengawasi jalannya pembangunan di wilayah perbatasan selama setahun ke depan.

"Komitmen pemerintah cukup tinggi, banyak program dan anggaran untuk daerah, tetapi masyarakat merasa pembangunan belum terasa menjadi pengungkit ekonomi," ujar Hetifah.