Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Effendi Simbolon Anggap Otorita Danau Toba Bentuk Ketidakpercayaan pada Pemda

Kompas.com - 01/08/2016, 20:45 WIB
Kontributor Medan, Mei Leandha

Penulis

PARAPAT, KOMPAS.com - Ketua Umum Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia (PSBI) Effendi Muara Sakti Simbolon kurang sependapat dengan adanya otorita Danau Toba. Dia menilai bahwa otorita itu merupakanbentuk ketidakpercayaan pemerintah pusat kepada daerah.

"Saya kurang sependapat dengan diotorikan, ngapain sih? Seperti tidak percaya dengan pemerintah kabupaten ini. Di mana daerah otorita yang berhasil?" kata Effendi di sela-sela acara Musyawarah Masyarakat Adat Batak (MMAB) dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia (PSBI) 2016 di Parapat, Sumatera Utara, 29-31 Juli 2016.

Ia mencontohkan Batam. Menurut Effendi, pembentukan otorita hanya bagi-bagi di bawah kertas dan selalu diberikan kepada daerah. Ia menganggap salah pemerintah jika hanya menyusun rencana di Jakarta, tetapi tidak memahami masalah yang terjadi di daerah.

Oleh sebab itu, Effendi meminta Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menginap di Danau Toba untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya.

Ia mendorong agar lingkungan sekitar Danau Toba dibenahi terlebih dulu lingkungan seiring dengan perbaikan infrastruktur. Setelah itu, barulah pemerintah memikirkan hal-hal yang menunjang program pariwisata.

"Enggak ada gunanya dijor-jorin pariwisata, makanya konsep kita di musyawarah ini mendukung pariwisata, tapi fokus pada pembenahan restorasi lingkungan. Enggak ada yang peduli di situ, semua asyik bikin konsep. LSM bikin semua bagaimana Danau Toba mau dijual. Apanya yang mau dijual?" kata dia.

Masyarakat adat

Effendi juga menyoroti soal masyarakat adat di Nusantara. Menurut Effendi, MMAB menjadi wadah untuk memenuhi keingintahuan masyarakat adat, khususnnya suku Batak, terhadap pandangan negara atau pemerintah atas kepemilikan tanah berdasarkan hak tradisional dan komunal.

Dia menilai bahwa banyak masalah hak-hak atas tanah berujung perdata dan pidana yang diselesaikan di Mahkamah Agung (MA). Padahal, MA bertanya kenapa tidak diselesaikan di tataran masyarakat adat saja.

"Kalau semua konflik adat dibawa ke MA, di mana keberadaan masyarakat adat itu? Padahal sebelum negara ini ada, itu (hukum adat) sudah menjadi hukum juga," kata Effendi yang mengetuai komunitas 3.000-an orang marga Simbolon.

Ia mengatakan, pertemuan yang baru pertama kali dilakukan itu dapat mencegah konflik yang muncul akibat hal-hal yang sangat prinsip dan menimbulkan ketidakpuasan warga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Regional
Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Regional
Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Regional
Komunikasi Politik 'Anti-Mainstream' Komeng yang Uhuyy!

Komunikasi Politik "Anti-Mainstream" Komeng yang Uhuyy!

Regional
Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Regional
Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Regional
Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Regional
Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Regional
Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Regional
Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Regional
Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Regional
BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

Regional
Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Regional
Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di 'Night Market Ngarsopuro'

Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di "Night Market Ngarsopuro"

Regional
Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com