Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahkamah Agung Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup

Kompas.com - 28/07/2016, 09:50 WIB
Ramdhan Triyadi Bempah

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com - Minimnya hakim bersertifikasi lingkungan hidup menjadi salah satu faktor lemahnya penegakan hukum atau adanya ketidakpuasan publik terhadap keputusan pengadilan terhadap kasus lingkungan hidup.

Dari 8.000 hakim yang ada, hanya 413 hakim yang bersertifikasi lingkungan hidup atau sekitar 5 persen saja dari jumlah tersebut.

Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung, Takdir Rahmadi mengatakan, sertifikasi hakim lingkungan hidup mutlak perlu dilakukan untuk merespons kritik dari masyarakat soal penegakan hukum atas kasus lingkungan hidup yang selama ini terjadi.

Takdir menjelaskan, hakim pengadilan lingkungan hidup harus mempunyai konsep green legislation sebagai implementasi dan realisasi tanggung jawab negara untuk menciptakan pembangunan nasional berdasarkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

"Pendidikan dan pelatihan sertifikasi hakim lingkungan hidup dilandasi pemikiran, pengadilan sebagai salah satu instrumen penegakan hukum bertujuan meningkatkan efektivitas penanganan perkara lingkungan hidup dengan memenuhi rasa keadilan," ujar Takdir di Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/7/2016).

Takdir menilai, persoalan lingkungan hidup muncul disebabkan masih lemahnya substansi struktur dan kultur hukum lingkungan. Lemahnya substansi hukum ditandai banyaknya ketentuan peraturan perundang-undangan yang multitafsir.

"Lemahnya struktur hukum diindikasi masih kuatnya kebijakan yang pro investasi namun mengabaikan perlindungan terhadap lingkungan hidup, termasuk belum satunya pemahaman dan persepsi di antara pemangku kepentingan lingkungan hidup termasuk penegak hukum," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pembangunan United Nations Development Programme (UNDP) REDD+ Christophe Bahuet menjelaskan, keterlibatanya dalam program pembekalan dan sertifikasi hakim lingkungan hidup karena menyadari pentingnya pembangunan berkelanjutan dan wawasan lingkungan.

"Proses peradilan lingkungan hidup berbeda dengan proses peradilan dalam bidang lain. Perlu pemahaman dan sudut pandang yang luas, disamping mengukur pembuktian secara ilmiah dan hakim sangat perlu memahami itu," tuturnya.

Hingga 2015, Mahkamah Agung baru melakukan pelatihan sertifikasi hakim lingkungan hidup terhadap 329 hakim. Rinciannya, 251 hakim peradilan umum dan 78 hakim peradilan tata usaha negara. Sedangkan pada 2016 dengan bantuan UNDP, MA akan melakukan serftikasi 240 hakim.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Regional
Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Regional
Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Regional
Komunikasi Politik 'Anti-Mainstream' Komeng yang Uhuyy!

Komunikasi Politik "Anti-Mainstream" Komeng yang Uhuyy!

Regional
Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Regional
Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Regional
Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Regional
Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Regional
Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Regional
Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Regional
Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Regional
BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

Regional
Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Regional
Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di 'Night Market Ngarsopuro'

Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di "Night Market Ngarsopuro"

Regional
Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com