Gubernur Papua Kirim Utusan Terkait Rencana Mahasiswa Tinggalkan Yogyakarta

JAYAPURA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Papua telah mengirim utusan bersama DPRD setempat ke Yogyakarta. Hal ini terkait rencananya seluruh mahasiswa Papua meninggalkan Yogyakarta karena merasa tak aman.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Pemprov Papua Hery Dosinaen saat ditemui seusai menghadiri Rakernas Perhimpunan Mahasiswa Katolik (PMKRI) di Jayapura, Senin (25/7/2016).

Hery menuturkan, Gubernur Papua Lukas Enembe sendiri yang mengutus perwakilan ke Yogyakarta untuk membicarakan masalah jaminan keamanan bagi para mahasiswa yang menuntut ilmu di sana.

"Gubernur juga telah berkoordinasi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X untuk mengatasi masalah anak-anak Papua yang menuntut ilmu di Yogyakarta," kata Hery.

Ketua Presidium Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik (PMKRI) Angelo Wake Kako menyatakan, pemerintah Indonesia telah gagal menjamin keamanan bagi mahasiswa Papua yang menuntut ilmu di Yogyakarta.

Pernyataan Angelo terkait rencana Aliansi Mahasiswa Papua yang berencana meninggalkan Papua karena merasa keamanannya tak terjamin.

(Baca juga Kapolres: Yogyakarta Aman, Masyarakat Jangan Percaya Broadcast Message)

Hal ini mereka rasakan setelah aksi pengepungan dan penangkapan mahasiswa di Asrama Papua yang hendak menggelar aksi unjuk rasa damai untuk menuntut masuknya organisasi United Liberation Movement for West Papua dalam perkumpulan negara Melanesia (MSG) oleh aparat keamanan dan sejumlah ormas pada 15 Juli 2016.

Saat itu ditemui di sela acara Rakernas PMKRI di Jayapura, Senin (25/7/2016), Angelo menyatakan bahwa jika mahasiswa Papua pergi dari Yogyakarta, hal itu menjadi pukulan telak bagi negara.

"Terbukti negara telah gagal memberikan rasa aman bagi warganya di seluruh wilayah Indonesia. Presiden Joko Widodo harus menangani masalah ini agar tak meluas," kata pria asal Ende, Nusa Tenggara Timur itu.

Ia pun menyatakan, pendekatan represif untuk penanganan berbagai gejolak di Papua sudah ketinggalan zaman.

"Negara ini sudah keliru apabila tetap menggunakan langkah represif untuk meredam aksi massa di Papua. Kami mendesak pemerintah untuk memberikan keamanan bagi mahasiswa Papua yang berada di Yogyakarta," kata Angelo.

Sementara itu Pastor John Jonga, salah satu penggiat masalah HAM diPapua menyatakan, keluarnya mahasiswa Papua dari Yogyakarta adalah ancaman bagi Indonesia di mata publik internasional. Sebab, tak ada lagi jaminan keamanan dari negara atas warga Papua yang menuntut ilmu di Yogyakarta.

"Apabila Presiden Joko Widodo tidak turun tangan mengatasi masalah ini, maka mahasiswa Papua di wilayah Indonesia lainnya juga akan mengambil sikap yang sama," tutur John.