Soal Kartu BPJS Palsu, Heryawan Sebut Perbuatan Zalim

BANDUNG, KOMPAS.com – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meminta kepolisian dan Dinas Kesehatan menindak tegas pemalsu kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang beredar di Kabupaten Bandung Barat.

“Saya mendapat laporannya pagi ini dari Dinkes provinsi. Sungguh ini perbuatan oknum yang melampaui batas. Apalagi bila jatuhnya kepada gakin (keluarga miskin), ini menjadi kezaliman yang nyata,” ujar Aher dalam rilis yang diterima Kompas.com, Senin (25/7/2016).

Baca juga: Waspada, Kartu BPJS Palsu Beredar di Kabupaten Bandung

Aher menjelaskan, saat ini kasus BPJS palsu tengah ditangani polres setempat. Ia pun meminta Dinkes Provinsi Jabar dan Kabupaten Bandung berkoordinasi dan bekerja sama mendata masyarakat yang menjadi korban, kemudian diadvokasi, difasilitasi penerbitan ulang kartu baru yang legal.

Kepala Dinas Kesehatan Jabar, Alma Lucyati mengatakan, kartu dikatakan palsu karena memang tidak terdaftar di kantor BPJS Kesehatan. Pihaknya sudah berkolaborasi dengan dinas kesehatan kabupaten, bila korban termasuk keluarga KS1 atau Pra KS maka akan diupayakan integrasi data Jamkesda ke BPJS.

“Kebetulan bulan September ini akan ada program mutasi data,” imbuhnya.

Pemprov Jabar mengimbau masyarakat tidak mudah percaya pada oknum yang menjanjikan kartu BPJS biaya murah, bayar sekali, dan tanpa iuran bulanan.

Semua ketentuan mengenai kepemilikan kartu BPJS sudah diatur jelas. Dari hasil pemeriksaan sementara, sedikitnya ada 810 Kepala Keluarga (KK) di tiga desa di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat yang sudah terdaftar sebagai penerima kartu BPJS palsu. Dari jumlah itu, yang sudah menerima kartu BPJS palsu baru 175 KK.