Sudah 24 Orang Tewas di Lubang Tambang, Penuntasan Kasus Lambat

BALIKPAPAN, KOMPAS — Sejak 2011, sudah 24 korban tewas, 22 di antaranya anak-anak, karena tercebur ke lubang bekas galian tambang batubara di Kalimantan Timur. Namun, penuntasan kasus oleh polisi lambat.

Salah satu bukti, Senin (18/7/2016), keluarga Muhammad Raihan Saputra, korban kesembilan, baru menjalani pemeriksaan awal yang kedua sebagai saksi di kantor Polsek Samarinda Utara. Padahal, Raihan tewas tercebur 1,5 tahun lalu, saat itu usianya 10 tahun.

Misran dan Rahmawati, ayah dan ibu Raihan, datang ke kantor Polsek Samarinda Utara didampingi sejumlah pihak, antara lain Mareta Sari dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, dan Nadijah, pengacara keluarga korban. Nadijah kecewa karena apa yang ditanyakan penyidik masih seputar kronologi tewasnya Raihan.

"Masih ada kesan pihak keluarga disudutkan. Salah satunya karena saat itu menolak melakukan otopsi. Semestinya polisi yang paham kalau warga masih aman untuk urusan otopsi, dan tugas polisi untuk menjelaskan," ujar Nadijah.

Raihan ditemukan tewas pada 22 Desember 2014 di kolam bekas tambang sedalam 30 meter dan seluas enam kali lapangan sepak bola. Lubang ini berada di konsesi tambang PT Graha Benua Etam, kawasan Bengkuring, Samarinda.

Pihak keluarga, dibantu pemerhati lingkungan, membuat petisi online yang ditandatangani lebih dari 10.000 orang. Petisi itu lalu diserahkan ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Sejumlah kalangan, antara lain Komisi Hak Asasi Manusia dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, juga mendesak polisi agar cepat menuntaskan semua kasus tambang ini.

"Namun, selama 1,5 tahun, ya, tidak ada perkembangan berarti. Bahkan, dari semua kasus anak tewas tercebur tambang, baru kasus Raihan yang paling direspons oleh jajaran Polres Samarinda. Itu juga karena kasusnya paling menonjol, menyita perhatian publik, dan pihak keluarga aktif memperjuangkan haknya," ucap Mareta.

(Baca juga: “Pak Jokowi, Sudah 12 Bocah Tewas di Lubang Tambang Samarinda")

Secara terpisah, Kepala Bidang Humas Polda Kaltim Komisaris Besar Fajar Setiawan menuturkan, kasus tewasnya 24 orang di lubang tambang akan dituntaskan. Namun, hal itu tidak mudah karena terbentur banyak kendala, seperti kekurangan bukti dan saksi mata.

"Juga perusahaan tambang yang ternyata sudah tidak aktif. Kami mohon agar pihak keluarga bersabar," ujarnya.

Merah Johansyah dari Jatam Nasional menilai penuntasan kasus tambang di Kaltim sangat lambat. Sejak 2011, baru satu kasus yang prosesnya sudah sampai pada putusan pengadilan. (PRA)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 19 Juli 2016, di halaman 23 dengan judul "Sudah 24 Orang Tewas, Penuntasan Lambat".