Maluku Bebas Vaksin Palsu, Warga Diminta Tidak Perlu Resah

AMBON, KOMPAS.com - Dinas kesehatan Provinsi Maluku memastikan bahwa provinsi seribu pulau itu bebas dari peredaran vaksin palsu. Karena itu, warga di daerah tersebut diminta untuk tidak resah.

“Masyarakat tidak perlu resah karena kami memastikan bahwa Maluku aman dari vaksin palsu,” kata Kepala Dinas Kesehatan Maluku, dr Meikyal Pontoh kepada wartawan di kantornya, Kamis (30/6/2016).

Dia menjelaskan, distribusi vaksin ke Maluku selama ini dilakukan melalui jalur resmi sehingga tidak ada vaksin palsu yang beredar di Maluku.

"Vaksin yang masuk selama ini melalui distributor resmi dari PT Biofarma itu disalurkan dengan pengawasan sampai ke puskesmas-puskesmas di seluruh Maluku, jadi sangat aman,” katanya.

Dia pun mengimbau kepada kalangan media di Maluku agar tidak membesar-besarkan masalah tersebut karena dampaknya akan berimbas pada masyarakat itu sendiri.

"Bantu kita kalau dibesar-besarkan warga di sini tidak berani untuk membawa anaknya imuniasi ke puskesmas dan juga posyandu, jadi jangan sampai mereka resah,” pintanya.

BPOM Maluku sendiri sejauh ini telah melakukan pemeriksaan dan inspeksi mendadak ke sejumlah sarana kesehatan seperti rumah sakit, apotek, klinik pemeriksaan yang ada di Kota Ambon dan sejulah daerah di Maluku, namun tidak ditemukan adanya vaksin palsu.

“Jadi setelah kasusnya terbongkar kita langsung melakukan pemeriksaan, dan tidak ditemukan adanya vaksin palsu tersebut,” kata Staf BPOM Maluku, dr Ariani.

Dia mengaku selama ini pihaknya selalu mengawasi distribusi vaksin dan obat-obatan ke Maluku. Khusus untuk kasus vaksin palsu, kata dia, pihaknya langsung melakukan uji coba sampel setelah mendatangi sejumlah sarana kesehatan.

“Kita juga bentuk tim terpadu bersama dengan distributor resmi terkait masalah ini,” katanya.

Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Maluku, Ade Tuanakotta mengatakan pihaknya telah mengintruksikan kepada seluruh dokter praktik, dokter di puskesmas untuk memantau proses imuniasasi terhadap anak-anak dan balita.

“Jadi kita mintakan para dokter agar bisa memantau anak-anak yang diberikan imuniasasi apakah ada perubahan atau tidak,” katanya.