Kasus Vaksin Palsu, Bupati Semarang Minta Dinkes Cek Stok Vaksin di Gudang

UNGARAN, KOMPAS.com - Bupati Semarang Mundjirin telah meminta Dinas Kesehatan setempat untuk mendata jenis dan jumlah vaksin, baik yang telah terpakai maupun stok yang masih ada di gudang.

Kendati Pemkab Semarang tidak pernah melakukan pengadaan vaksin, namun ia tetap merasa khawatir ada vaksin palsu yang disusupkan ke wilayahnya.

"Setahu saya pengadaan vaksin dari provinsi. Makanya kita tetap minta Dinas Kesehatan mendata, karena kita belum tahu vaksin palsu itu seperti apa," kata Mundjirin, Senin (27/6/2016) siang.

Mundjirin berharap, vaksin yang diberikan kepada warga Kabupaten Semarang semuanya asli. Termasuk vaksin polio yang diberikan ke anak serentak saat Pekan Imunisasi Nasional (PIN) belum lama ini.

Bagi bupati yang juga seorang dokter ini, terungkapnya kasus vaksin palsu tersebut sangat meresahkan. Ia mengaku heran bahwa distribusi vaksin palsu tersebut sudah berlangsung lama tanpa terendus aparat keamanan.

"Kok bisa, sudah sekian lama tapi baru terungkap. Kalau sudah begini berarti ada yang lalai," kata Mundjirin yang juga pemilik Rumah Sakit Bina Kasih Ambarawa ini.

Mundjirin mengungkapkan, vaksin kategori palsu bisa diartikan bukan vaksin, kadar vaksinnya dikurangi, atau vaksin kedaluwarsa sengaja dijual. Jika itu diberikan ke tubuh manusia, jelas tidak bermanfaat. Mengingat, cara kerja vaksin adalah melindungi atau meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Seandainya yang diberikan palsu akan berdampak sebaliknya.

"Distributornya resmi ada. Belinya juga pakai aturan, ketika barang yang dijual tidak resmi ini yang menjadi pertanyaan?" ungkapnya.

Mundjirin menambahkan, setelah dilakukan pendataan, pihaknya akan menunggu instruksi dari pusat terkait bagaimana langkah berikutnya. Termasuk apakah nantinya orang atau anak yang telah divaksin palsu akan divaksin ulang atau ada tindakan lainnya.

"Kita sifatnya menunggu. Kalau sekarang yang ada dihentikan, bisa dilihat itu palsu apa asli," tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Semarang, Badarudin mendesak Dinas Kesehatan setempat untuk melihat kembali data pembelian vaksin yang sudah terjadi. Bila terbukti ada temuan vaksin palsu di Kabupaten Semarang, pihaknya akan minta pengulangan vaksninasi kepada yang sudah terlanjur terinjeksi vaksin palsu.

“Jika sudah e-katalog (pengadaanya) tentu mudah penelusurannya, sebagai bentuk pertanggungjawaban seandainya vaksin itu palsu, ya harus diulang," tandasnya.