Mimpi Besar Ridwan Kamil, Bangun Bandung Tanpa Andalkan APBD

BANDUNG, KOMPAS.com - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil punya mimpi besar untuk kota yang dipimpinnya. Dia ingin membawa Kota Bandung lebih berkembang. Namun, harapan itu sulit terealisasi dengan situasi saat ini dimana pembangunan hanya mengandalkan anggaran negara.

Menurut Ridwan, niat itu bisa terealisasi jika Bandung dapat dukungan dana swasta. Sebab itu, saat ini dia tengah mematangkan konsep kerja sama public private partnership (PPP), sehingga swasta berperan sebagai investor dalam tiap jengkal pembangunan Kota Bandung. Sementara pemerintah akan menyicil dalam jangka waktu yang disepakati.

"Ya itu kan bagian dari langkah langkah panjang mengejar mimpi susah sampai. Rumah Sakit Ibu dan Anak Rp 800 miliar, sok timana duitna? (dari mana uangnya)," ucap Emil, sapaan akrabnya, di Bandung, Rabu (15/6/2016).

Dengan kondisi anggaran yang terbatas, Emil menilai mimpi besar Kota Bandung tak akan tercapai jika hanya mengandalkan APBD. "Sehebat-hebatnya Wali Kota tidak bisa wujudkan mimpi panjang itu," ujarnya.

Sebab itu, kata Emil, dalam enam bulan ke depan ia akan fokus mencari investor baik lokal maupun internasional yang mau membantu Kota Bandung. Namun Pemkot Bandung terlebih dahulu harus membuat PPP center sebagai unit khusus yang mengurus soal PPP.

"Tapi pihak ketiga ini tidak mudah yakin maka konsultannya harus ternama, proses lelangnya harus transparan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat PPP center sudah terbentuk, jadi nanti kalau ada investor jangan ke Wali Kota lagi, datang saja ke kantor itu, di-handle mau proyek seperti apa," tuturnya.

PPP center merupakan konsep yang direkomendasikan langsung oleh pemerintah Inggris untuk meringankan kinerja pimpinan daerah.

"Jadi itu lah yang paling bener menurut rekomendasi pemerintah Inggris. Kalau itu (PPP center) tidak ada maka menjadi Wali Kota lebih panjang dan melelahkan dan jadi fitnah juga," ucapnya.

Emil menjelaskan, dalam hal reformasi birokrasi konsep kerja sama PPP bisa disebut sebagai entrepreneur government dimana pemerintah dengan keterbatasan punya cara cerdas untuk memberikan pelayanan luar biasa kepada masyarakat.

"Hanya di Indonesia biaya 100 persen oleh negara, di negeri lain membangun infrastruktur itu negara hanya 40 persen swasta 60 persen, makanya negaranya maju," tuturnya.

Untuk program PPP tahap I, Pemkot Bandung mengejar investasi senilai Rp. 20 triliun untuk merealisasikan enam poin proioritas pembangunan di Kota Bandung.

"Yang diprioritaskan kita ada 6. Rumah Sakit, fly over 30 titik, LRT, cable car, lampu PJU, dan apartemen rakyat. Total nilainya, Rp 20 triliun,"  ucapnya.