Lapak Dibongkar, Pedagang Berjualan di Depan Kantor Bupati Bima

BIMA, KOMPAS.com - Puluhan pedagang kaki lima (PKL) yang biasa berjualan di kawasan Pasar Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, menjual di kantor Bupati Bima, Kamis (12/5/2016).

Aksi ini sebagai bentuk kekesalan mereka terhadap sikap pemda yang melakukan relokasi pasar tanpa solusi.

Puluhan PKL yang mayoritas ibu-ibu ini tiba di kantor Pemda Bima sekitar pukul 11.30 Wita menggunakan mobil bak terbuka. Mereka mengaku hingga saat ini belum bisa berjualan setelah lapak dibongkar oleh petugas.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, sebagian PKL ini tampak membawa anak-anak mereka yang masih menyesui. Mereka juga membawa barang pecah belah, rempah-rempah dan sejumlah komoditas lainnya di halaman kantor Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri.

Mereka berjualan layaknya di pasar umum. Para pedagang mengaku kecewa lantaran pembagian lapak dinilai sepihak. Padahal mereka sudah lama berjualan di tempat itu sebelum pasar direlokasi.

Aksi puluhan PKL ini sempat diwarnai tangisan para pedagang lantaran tidak ditanggapi oleh pemerintah setempat.

“Setelah pasar ditertibkan, kami tidak mendapat lapak,” tutur Ibu Erik, dalam orasinya.

Sebelum pasar direnovasi, dirinya memliki satu lods yang bertahun-tahun telah dirawatnya untuk berjualan. Namun setelah relokasi dan pembangunan rampung dilaksanakan oleh pemerintah setempat, dia malah tidak mendapat lapak untuk berjualan.

“Padahal saya sudah puluhan tahun menjual di pasar itu. Bahkan tiap hari saya membayar retribusi, tapi sekarang saya tidak mendapat tempat jualan. Parahnya lagi, saya diusir dari lods pasar karena dilarang jualan,” kata ibu satu anak ini.

Sebelumnya, pasar tersebut telah dibongkar petugas untuk direlokasi menjadi pasar modern dengan anggaran miliaran rupiah. Namun, berdasarkan informasi yang didapat, ada sekitar puluhan orang yang belum mendapat lapak sebagai tempat pencaharian untuk menghidupi keluarganya.

“Kami kesulitan mencari tempat jualan. Setelah direlokasi, tempat yang biasa kami tempati untuk berjualan justru sudah ditempati oleh pedagang lain,” ujar Ibu Nur Lailah.

Kini, dia pun kesulitan mencari lagi tempat mencari nafkah seperti yang dialami rekan-rekan lainnya. Sementara dia harus menghidupi rumah tangga dan membiayai anak-anak yang sekolah.

“Kami mau jualan dimana. Lapak yang biasa kami tempati sudah digusur dan direlokasi oleh pemerintah tanpa memberikan solusi,” kata Nur Lailah.

Untuk itu, mereka meminta ada perhatian serius dari pemerintah dan meminta Bupati Bima segera menemui massa agar mencarikan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Namun hingga pukul 12.54 Wita, Bupati Bima belum dapat menemui mereka karena sedang berada di luar daerah. Setelah mendapat informasi tersebut, puluhan pedagang ini langsung membubarkan diri.

Menanggapi tuntutan para pedagang ini, Kabag Humas dan Protokol Pemkab Bima, Chandra Kusuma menyatakan pemerintah sedang mengupayakan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Semua aspirasi itu tetap kita terima dan akan ditindaklanjuti. Terkait dengan tuntutan pedagang, pemerintah akan meninjau kembali pembagian lapak agar tidak membuat konflik,” ujar Chandra.