Syarat Setoran Rp 1 Miliar bagi Caketum Golkar Bisa Dimanfaatkan Cukong Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Model pembiayaan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar dengan sumbangan Rp 1 miliar bagi calon ketua umum Golkar bakal menyuburkan keberadaan cukong-cukong politik.

Kepala Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan, syarat itu bisa jadi mengundang perhatian oknum-oknum yang ingin mengambil keuntungan dari keberadaan partai politik.

"Tidak menutup kemungkinan syarat tersebut akan menyuburkan keberadaan bandar-bandar atau cukong politik yang menyediakan uang bagi parpol," ujar Donal saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (30/4/2016).

Menurut Donal, para bandar politik itu tentu akan meminta kompensasi sebagai bentuk imbalan karena telah memberikan sumbangan.

Bentuk kompensasi biasanya berupa kekuasaan atau ruang yang memungkinkan mereka untuk memengaruhi kebijakan ketua partai politik.

Kebijakan ketua partai bisa diarahkan sesuai dengan keinginan kelompok-kelompok tertentu.

Jika praktik seperti ini terjadi, maka akan membahayakan proses pengambilan kebijakan di tingkat pemerintah. Sebab, kebijakan fraksi di parlemen juga dipengaruhi oleh kebijakan ketua partai.

"Tentunya cukong ini akan menyediakan uang, kemudian meminta kompensasi sebagai imbalan dari pemberian sumbangan tersebut," kata Donal.

Menurut Donal, syarat setoran itu akan membuat ketua umum terpilih tidak bisa lepas dari persoalan uang. Ada kemungkinan untuk mengembalikan modal yang sudah dia keluarkan saat munaslub dengan cara-cara tidak legal, misalnya korupsi.

"Ini kan seperti lingkaran setan di mana partai politik tidak bisa lepas dari soal uang," kata Donal.

Ia mengatakan, berapa pun besarnya jumlah setoran yang ditetapkan, hal itu secara tidak langsung juga merupakan bentuk lain dari politik uang. Syarat setoran bagi calon ketua umum yang ditetapkan dalam rapat pleno beberapa waktu lalu itu dapat dianggap sebagai "tiket" bagi yang harus dibeli seseorang agar dirinya bisa mencalonkan diri sebagai ketua dalam munaslub.

(Baca ICW: Partai Golkar Masih Jauh dari Harapan untuk Menghapus Politik Uang)