Menpan: Rasionalisasi Akan Menyisakan 1 Juta PNS

UNGARAN, KOMPAS.com - Pemerintah berencana melakukan rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2017 mendatang sebagai bagian dari Kebijakan Reformasi birokrasi untuk membuat pemerintahan yang efisien. Rasionalisasi ini akan menyeleksi PNS yang benar-benar kompeten dan produktif, sehingga anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk menggaji pegawai tidak sia-sia.

Terkait hal itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sudah menyiapkan standar nasional evaluasi kinerja dan audit kepegawaian untuk PNS.

Evaluasi kinerja PNS akan membagi PNS ke dalam empat klasifikasi berdasarkan dua indikator, yakni kompetensi dan produktivitas.

Menpan RB Yuddy Chrisnandi menjelaskan, empat kuadran PNS tersebut adalah PNS produktif dan kompeten, PNS tidak produktif tetapi kompeten, PNS yang tidak kompeten tetapi poduktif, dan PNS yang tidak kompeten sekaligus tidak produktif. Klasifikasi tersebut akan memudahkan Kemenpan RB melakukan rasionalisasi.

"Nanti ada empat kuadran pegawai di tiap kantor. Mana yang produktif dan kompeten itu yang dipertahankan, mana yang tidak produktif tapi kompeten, berarti didisiplinkan. Mana yang tidak kompeten tapi produktif, berarti dikembangkan. Yang terakhir ada pegawai yang tidak produktif, tidak kompeten, jarang masuk, tidak disiplin, menyalahi aturan, menyalahgunakan wewenang, korupsi, itu akan dirasionalisasi," kata Yuddy di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jumat (29/4/2016).

Menurut dia, target rasionalisasi PNS hingga tahun 2019 dalam kajian Kemenpan RB akan menyisakan sekitar 1 juta PNS. Sementara kebijakan moratorium penerimaan CPNS juga akan diteruskan hingga didapatkan tingkat pertumbuhan negatif jumlah PNS.

Penerimaan CPNS baru hanya difokuskan untuk tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, penegak hukum, dan sekolah kedinasan.

"Artinya kalau satu juta, moratorium dilanjutkan. Yang pensiun tidak ditambah, kalaupun ada pegawai yang masuk itu pendekatannya maksimum zero growth, bahkan negatif growth. Misalnya BPN ini pegawainya 79, ada yang pensiun 19 bisa saja diisinya hanya 5," ucap Yuddy.

Sebelumnya, Yuddy mengatakan, sudah mengajukan rencana rasionalisasi jumlah pegawai negeri sipil (PNS) kepada Presiden Joko Widodo. Terkait itu, Menpan telah menginventarisasi jumlah PNS yang membebani anggaran negara. Hasilnya, saat ini terdapat sekitar 56.000 dinilai tidak kompeten dan tidak produktif.

Mereka inilah, kata Yuddy, yang akan menjadi sasaran utama dalam pengurangan jumlah PNS.  (baca: Menpan: PNS yang Bikin Kacau Kantor Sasaran Rasionalisasi Pertama )