Ditolak, Pengadaan 95 Fortuner, 1 Alphard, dan 4 Prado untuk Mobil Dinas DPRD

BANDUNG, KOMPAS.com — DPD Golkar Jabar menolak pengadaan 100 mobil dinas DPRD Provinsi Jabar karena menurut Golkar saat ini masih banyak masalah krusial yang belum diselesaikan.

"Persoalan MCK (mandi, cuci, dan kakus) belum kelar. Seluruh masyarakat belum teraliri listrik. Infrastruktur belum semua baik," ujar Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi saat dihubungi, Senin (25/4/2016).

Dedi mengatakan, sebelum masalah krusial selesai, sebaiknya dana digunakan untuk rakyat daripada untuk membeli mobil. Golkar akan satu suara untuk menolak pembelian mobil dinas tersebut.

"Ketua Fraksi sedang ada musibah, tetapi saya sudah sampaikan kepada Fraksi Golkar di DPRD Jabar melalui Pak Ali Hasan dan dia setuju karena dia juga menolak pengadaan mobil dinas ini saat rapat anggaran," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Dewan mengajukan pengadaan 100 Toyota Fortuner untuk mobil dinas anggota Dewan. Rupanya, selain Toyota Fortuner, ada jenis mobil lain yang diajukan, yakni Alphard dan Land Cruiser Prado.

"Jadi, yang akan dibeli itu 95 Fortuner, 1 Alphard, dan 4 Prado," katanya.

Jika pengadaan mobil dinas ini direalisasikan, lanjut Dedi, ini sangat ironis. Sebab, permasalahan publik di Jabar belum terselesaikan, tetapi yang tidak penting justru diprioritaskan.

(Baca juga: Soal Mobil Dinas Toyota Fortuner, Ketua DPRD Jabar Mengaku Bingung dan Kaget..)

Dedi menyebutkan, permasalahan publik di Jabar ini sangat kompleks, seperti masalah pembangunan desa yang belum merata, penanganan bencana, seperti banjir, juga tak kunjung ada solusi, juga masalah sekolah gratis dari SD sampai SMA yang tak kunjung terealisasi. Bahkan, ada persoalan 50 persen warga Jabar yang belum punya fasilitas untuk MCK.

"Kami ingin mengejar visi Jabar 'caang' jadi pelayanan publik tetap harus jadi prioritas. Jangan dihambur-hamburkan untuk pengadaan yang tidak penting," ujar Dedi.

Karena itu, dengan tegas, Fraksi Golkar Jabar akan menolak wacana pengadaan mobil dinas ini. Jika masih ada anggota dari Golkar yang keukeuh menginginkan mobil dinas tersebut, akan ada sanksi tegas dari partai. Sanksinya, anggota DPRD dari Fraksi Golkar yang menerima mobil dinas itu ialah terkena reshuffle.